Datasets:

umn-cyber

/

mafindo-2024

like 0

Follow

Universitas Multimedia Nusantara - Cybersecurity R&D Laboratory 5

Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan bahwa masalah utama Papua, bukanlah soal kekerasan namun karena tidak ada keadilan. Menurut Anies, ada tiga pandangan terkait isu Papua yakni terorisme, separatisme, kriminal. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta juga ada. Ada 3 pandangan soal Papua. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal.

Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

Komisi I DPR RI, yang membidangi komunikasi dan informatika, menyatakan menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, mengatakan penundaan itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi. Menurut Dave, UU Penyiaran perlu direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebabnya, Dave mengatakan UU tersebut pertama kali dibuat pada awal 2000-an saat digitalisasi, media sosial, hingga layanan streaming belum menjadi pertimbangan. Sri Mulyani dan DPR Beda Pendapat Soal Dana Pendidikan dari Pendapatan atau Belanja APBN, Ini Penjelasannya Namun, kata dia, banyak hal-hal yang menjadi perdebatan ketika revisi UU tersebut hendak mulai dibahas di DPR. "Hal inilah yang menjadi masukan dan juga kita putuskan untuk tunda dulu pembahasannya," kata Dave dalam keterangan video DPR RI pada Selasa, 18 Juni 2024. Dave berujar DPR akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi masukan untuk wacana revisi UU Penyiaran. Di antaranya kritik soal kemungkinan revisi tersebut berdampak buruk bagi demokrasi dan membatasi kerja-kerja jurnalistik. Dave mengklaim DPR bakal melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat jika akhirnya mulai membahas revisi UU Penyiaran nantinya. Saat ini, dia berkata pemabahasan itu belum dimulai. "Nanti bilamana pembahasan akan dimulai, jadi sekarang ini belum dimulai pembahasannya, nanti bilamana pembahasan dimulai kita akan libatkan semua stakeholder dari media," ujar politikus Partai Golkar itu. Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons "Apakah itu dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dari Dewan Pers, semuanya itu akan kita terima masukannya sehingga UU ini bisa mencakup semua kinerja media khususnya di sektor penyiaran baik apakah itu konten kreator, apakah itu pembuat film," ucap Dave. Sebelumnya, Komisi I DPR RI disebut sebagai pengusul revisi UU Penyiaran. Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran saat ini memang sudah ada di Baleg dan sudah satu kali mendengarkan paparan dari pengusul, yakni Komisi I. Supratman mengatakan pembahasan revisi UU Penyiaran di Baleg saat ini ditunda. Penundaan pembahasan ini, kata dia, berdasarkan permintaan dari fraksi Gerindra. "Dari fraksi kami (Gerindra) sudah memerintahkan kepada saya untuk sementara tidak membahas RUU Penyiaran, terutama yang berkaitan dengan dua hal. Satu, posisi Dewan Pers dan yang kedua, menyangkut jurnalistik investigasi," kata politikus Partai Gerindra usai rapat paripurna di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024. Sehari sebelum itu, organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi, melakukan aksi unjuk rasa terkait revisi UU Penyiaran di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta, pada hari ini, Senin, 27 Mei 2024. Mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran yang ketika itu sedang digodok di DPR.

Program Makan Siang Gratis dan Kandungan Gizinya Belum Dibahas Spesifik di Rapat Kabinet

Presiden Joko Widodo mengatakan program makan siang gratis tidak dibahas spesifik dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu, 26 Februari 2024. "Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu, 28 Februari 2024. Makan siang gratis merupakan program kerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon presiden-wakil presiden itu hamper dipastikan memenangkan kontestasi Pemilu 2024. Hari Olahraga Nasional 2024: Presiden Jokowi Ajak Insan Olahraga Raih Prestasi dengan Mengedepankan Sportivitas, Integritas, dan Kerja Keras Jokowi menuturkan program makan siang gratis tidak dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025. Dalam sidang tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana tahun anggaran 2025. Dengan begitu, Jokowi menilai transisi pemerintahan selanjutnya akan lebih cepat dan mudah, serta penganggaran untuk rencana kerja pemerintah tahun 2025 tidak diajukan kembali ke DPR RI. "Program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025, supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah, dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna kemarin," kata Jokowi. Presiden Jokowi Resmikan Empat Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa pemenuhan gizi dari program makan siang gratis belum dibicarakan oleh jajaran menteri kabinet. "Itu belum dibicarakan ya. Itu belum dibicarakan," kata Budi, Selasa, 27 Februari 2024. Menurut Budi program makan gratis memang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025 pada Senin lalu. Budi berujar APBN 2025 disiapkan dengan memperhitungkan anggaran untuk transisi pemerintahan selanjutnya, di mana program utama dari Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis. Di sisi lain, kata Budi, program pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil, terutama dalam pengentasan kasus stunting masih terus berjalan. Pada pemerintahan selanjutnya, program pemenuhan gizi itu ditambah bukan hanya balita, tetapi juga anak-anak melalui program makan siang. "Jadi ini udah ada sekarang ditambah bukan hanya balita, tapi di atas balita juga ingin kita tambah dengan program makan siang," kata Budi.

(DISINFORMASI): Pengobatan Jantung Koroner dengan Terapi Kelasi (Chelation) Bisa Gantikan Angioplasty

Sejak beberapa hari ini beredar pemberitahuan melalui BBM (Black Berry Messenger) tentang metoda pengobatan penyakit jantung koroner dengan menggunakan infus cairan tertentu (khelasi) yang dikatakan mampu mengikis plaque (deposit kolesterol) di dinding pembuluh koroner. Berita tersebut juga mengesankan bahwa pemberian cairan infus (khelasi) dapat menggantikan metoda angioplasti koroner (pemasangan stent) maupun pengobatan operasi bedah pintas koroner (By-pass). Akibat pemberitaan tersebut, beberapa masyarakat awam maupun dokter umum dan dokter spesialis meminta penjelasan ke kantor Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), maupun secara langsung kepada anggota PERKI di berbagai daerah.

Kemasan vaksin Sinovac ga pake ampulan Didalam box vaksin sudah ada spuit khusus yg sdh ada vaksin nya”

Akun Kimberly Rebecca (fb.com/ervina.susanti.9619) pada 13 Januari 2021 mengunggah 2 foto dengan narasi sebagai berikut: Kemasan vaksin Sinovac setau saya ga pake ampulan Didalam box vaksin sudah ada spuit khusus yg sdh ada vaksin nya... Jd tenaga medis tinggal tusuk aja... Jadi yang Jokowi pake apa ? Foto yang pertama adalah foto ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang disuntik vaksin Sinovac. Foto kedua adalah foto kemasan vaksin Sinovac. Vaksin spuit

Kata KPU soal Ikuti Putusan MK atau MA untuk Susun PKPU Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengungkapkan, saat ini pihaknya dihadapkan pada dua pilihan: Mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA), untuk menetapkan Peraturan KPU atau PKPU sebagai pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, posisi lembaganya dalam situasi politik Tanah Air saat ini, terutama menjelang Pilkada 2024. Jelang Pilkada 2024, Ketua KPU Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Wilayah Jawa di Yogyakarta, Rabu kemarin, 21 Agustus 2024, Afif mengibaratkan posisi KPU, seperti terjepit di tengah sejumlah keputusan lembaga tinggi negara, mulai dari MK hingga MA. "Posisi KPU itu sekarang ibarat hamburger di tengah, penyet, iya kan? Di sini ada putusan, di situ ada putusan, semua punya kewenangan dan diserahkan ke kami bagaimana menindaklanjutinya," katanya. Afif mencontohkan soal putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia minimum calon kepala daerah dan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah partai politik peserta pemilu. Kata KPU Soal Koalisi Parpol yang Ingin Cabut Dukungan kepada Kandidat Pilkada 2024 "Hari ini ada putusan MK terkait dengan situasi yang kita tahu putusan nomor 60 dan 70, padahal sudah ada Perpres (Peraturan Presiden) yang juga tindak lanjut putusan Mahkamah Agung," kata Afifuddin. Soal putusan MK yang baru ini, kata Afif, pihaknya mengaku baru menerima salinannya. Sehingga, menurutnya, perlu kajian lebih lanjut untuk menyikapinya. "Kami baru menerima salinan dari MK yang sudah menyebar di grup-grup WA (WhatsApp) kemarin sore, kami baru lakukan kajian hari ini, ada forumnya juga," kata dia.

Info Titik Kemacetan Lalu Lintas di Tol Arah Jakarta Senin Pagi

Lalu lintas di sejumlah titik di tol arah Jakarta pagi ini mengalami kepadatan. Kemacetan tersebut akibat padatnya volume kendaraan."Tol Jagorawi Cipayung KM 09 - KM 08 arah Jakarta padat, kepadatan volume lalin. Dukuh KM 07 - TMII KM 04 padat, kepadatan volume lalin. Cililitan - Simpang Susun Cawang padat, kepadatan volume lalin," demikian dikutip dari X Jasa Marga, Senin (12/8/2024).Lalu lintas di tol Jakarta Cikampek (Tol Japek) juga mengalami kepadatan tepatnya di Halim arah Cawang. Hal itu karena kepadatan lalu lintas. "Halim arah Simpang Susun Cawang padat, kepadatan volume lalin," katanya.Lebih lanjut, kepadatan di Tol Janger juga mengalami kepadatan di sejumlah titik. Kepadatan tersebut akibat padatnya volume lalin."Tangerang KM 17 - Karang Tengah Barat KM 12 padat, kepadatan volume lalin. Karang Tengah Barat KM 11 - Karang Tengah KM 09 padat, kepadatan volume lalin. Kembangan KM 08 - Kedoya KM 04 padat, kepadatan volume lalin," katanya.

Reaksi Gerindra Soal Tudingan Calon Independen di Pilgub Jakarta Adalah Skenario KIM Plus

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah anggapan bakal calon independen di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 merupakan skenario dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. KIM Plus adalah gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ditambah sejumlah parpol lain yang baru bergabung menjelang Pilkada 2024. "Kalau skenario, kan ini KIM Plus juga belum lama terbentuk, sementara itu calon independen daftarnya sudah lama. Kan begitu," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin malam, 19 Agustus 2024 seperti dikutip Antara. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini mengatakan bakal calon independen di Pilgub Jakarta 2024 telah mendaftar sejak lama. Melajunya calon independen tersebut, kata dia, adalah bagian dari demokrasi. "Kami juga sebenarnya tidak heran karena di DKI ini bukan baru pertama kali calon independen bisa maju. Kalau dilihat dari sejarah Pilkada DKI itu, salah satu kader kami, Pak (Ahmad) Riza Patria, pernah maju juga dan lolos bertarung sebagai calon independen," ujar Dasco. KIM Plus resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk Pilgub Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024. Sebanyak 12 partai bergabung mengusung Ridwan Kamil-Suswono, yakni Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelora, Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). KPU Jakarta Putuskan Dharma-Kun Penuhi Syarat Adapun KPU DKI Jakarta memutuskan bakal pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana memenuhi persyaratan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan pada Pilgub Jakarta 2024. "Kami mengeluarkan Surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Tentang pemenuhan syarat Dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, usai Rapat Pleno Penetapan Pemenuhan syarat calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 pada Senin, 19 Agustus 2024. Keputusan itu dibacakan pada pukul 23.25. Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengatakan pasangan Dharma-Kun telah memenuhi syarat dukungan yang diperlukan untuk mendaftar dalam Pilgub Jakarta. Duet Dharma-Kun telah memenuhi syarat dengan mengumpulkan 677.468 data warga.

KPK TEMUKAN BARANG MEWAH HASIL KORUPSI DI RUMAH JOKOWI”

J-kw K4get:bangbang: K-pk L4nc4n9 Trvs K3ruk A!B P4ra M3ntr! J0kow!:interrobang:

Polisi Terjunkan Ratusan Personel, Siap Kawal Aksi BEM di Solo Protes Upaya Pengesahan RUU PIlkada

Kepolisian Resor Kota atau Polresta Solo menyiagakan ratusan personelnya untuk mengawal aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo yang memprotes rencana pengesahan revisi RUU Pilkada. Aksi bakal dilakukan di depan Balai Kota Solo. Menurut informasi yang dihimpun Tempo, aksi unjuk rasa di Solo dan sekitarnya akan berlangsung di sejumlah titik, salah satunya di kawasan bundaran Gladak, Balai Kota Solo, serta di bundaran Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 700 Personel Gabungan Disiagakan untuk Amankan Kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta Pantauan Tempo di Balai Kota Solo, polisi telah mulai bersiaga sejak sekitar pukul 07.00 WIB lantaran menurut informasi aksi akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Sedianya, massa akan bergerak dari Benteng Vastenburg sebagai titik kumpul, kemudian longmarch menuju patung Gladak lanjut ke depan Balai Kota Solo. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Solo Ajun Komisaris Besar Polisi Catur Cahyono Wibowo mengemukakan pihaknya menyiagakan 439 personel gabungan baik dari TNI, Brimob, Kepolisian Resor Kota Solo, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solo, dan Dinas Perhubungan Kota Solo, yang disebar di beberapa titik. "Ini sebagai antisipasi aksi masa yang kemungkinan terus berlanjut," ujar Catur ketika ditemui wartawan di Balai Kota Solo Kamis 22 Agustus 2024. DPR Tak Jadi Sahkan Revisi UU Pilkada, BEM KM UGM: Itu Kemenangan Kecil Soal pemberlakuan rekayasa lalu lintas, Catur mengatakan pihaknya akan melihat situasionalnya terlebih dahulu. Untuk antisipasi aksi anarkis, Wakapolresta menjelaskan sudah menyiapkan tim negosiator, dalmas awal, dalmas lanjutan, dan tim Raimas serta Tim Tindak. "Kami juga mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan dengan menyiapkan personel mulai dari tim negosiator dan Dalmas awal, Dalmas lanjutan, dan tim Raimas serta Tim Tindak," kata dia.

Rombongan Kiai NU Diserang di Karawang, Gus Yahya Buka Suara

Rombongan pengurus dan Banser PCNU Kawarang, Jawa Barat diserang orang tak dikenal (OTK). Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf buka suara."Tadi saya sudah sempat melakukan rapat juga secara virtual dengan PWNU Jawa Barat, PCNU Karawang dan Bekasi. Kami sudah mendapatkan gambaran tentang persoalannya dan perkembangan kasusnya," kata Gus Yahya dilansir detikJatim, Selasa (13/8/2024)."Kita tahu kemarin ada penyerangan pada satu pengajian NU. Dan sejak kemarin sudah kita instruksikan kepada teman-teman di Jawa Barat dan Karawang khususnya untuk menempuh jalur hukum mengenai soal ini," tambahnya. Kasus ini, terang Gus Yahya, sudah ditangani kepolisian. Ia meminta kepolisian mengambil tindakan hukum yang jelas."Dan Alhamdulillah sekarang kepolisian sedang memproses. Dan kami minta supaya setelah teridentifikasi pelaku-pelakunya agar segera ada tindakan hukum yang jelas untuk mencegah agar masalah ini tidak berlarut-larut," jelasnya."Jangan sampai berlarut yang nantinya memungkinkan menjalar menjadi masalah yang lebih besar. Kita tahu sekarang suasananya juga di bawah ini memang agak problematis sehingga kalau ini tidak segera ada penyelesaian yang jelas, ini kita khawatir dengan potensi berkembangnya masalah ini secara lebih luas," tandasnya.Simak selengkapnya di siniSimak juga Video 'Gus Ipul soal Kabar PBNU Mau Dipolisikan PKB: Kalau Bisa Secepatnya':[Gambas:Video 20detik]

Kesaksian WNI di Jepang Usai Gempa M 7,5: Semua Jatuh ke Lantai, Kaca Pecah

Gempa magnitudo 7,5 mengguncang perairan Semenanjung Noto, Prefektur Ishikawa, Jepang. Salah seorang WNI menceritakan dampak gempa ini. Seorang WNI di Jepang, Dian Novitasari mengatakan bahwa dia dan keluarganya memutuskan untuk mengungsi karena alarm peringatan terus menyala. Dia mengatakan dapur di tempat tinggalnya tumpah berantakan akibat gempa. "(Peralatan) dapur tumpah semua, kaca rias pecah," katanya dilansir Antara, Senin (1/1/2024). Dian mengatakan dia dan keluarganya tidak berada di rumah saat gempa yang berpotensi tsunami itu melanda. Ketika tiba di tempat tinggal mereka di lantai 3, dia melihat barang-barang sudah berjatuhan ke lantai. "Tadi saya pulang, mixer menyala berputar-putar, kaca-kaca terbuka sebagian, televisi semua jatuh ke lantai," tambah dia. Saat ini, dia bersama keluarga dan 12 orang lainnya mengungsi ke masjid tersebut yang lokasinya lebih tinggi daripada kawasan lainnya. Dia mengatakan ada juga WNI yang mengungsi di aula-aula publik milik pemerintah setempat. Menurut Dian, karena tidak banyak barang di masjid tersebut, hanya buku-buku dan Al Quran yang jatuh ke lantai. Guncangan dahsyat juga sempat dirasakan WNI di prefektur lain seperti Tottori. Sejumlah WNI di Prefektur Toyama juga tengah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Pemerintah setempat mengimbau agar pengungsi tetap di area pengungsian dan tidak boleh pergi ke tempat yang lebih rendah. Kapal-kapal terpantau sudah meninggalkan pelabuhan. Saat ini masih terjadi gempa susulan dan berpotensi tsunami. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan bahwa tinggi tsunami bisa mencapai lima meter. Gelombang tsunami akibat gempa tersebut kemungkinan bisa menjangkau 300 kilometer dari pusat gempa. Hingga kini, Kedutaan Besar RI di Tokyo belum memberikan keterangan resmi terkait perlindungan WNI yang terdampak gempa.

H-3 Lebaran, Pelabuhan Merak Ramai Pemudik

Situasi di Pelabuhan Merak terpantau masih padat hingga H-3 malam Lebaran 2024. Kepadatan terjadi hampir di tiap dermaga baik eksekutif maupun reguler. Kendaraan yang hendak menyeberang ke Sumatera masih tampak antre untuk dapat masuk ke kapal. Kepadatan di pelabuhan menyebabkan jalur arteri tersendat. Meski demikian, situasi di gerbang tol Merak dilaporkan tak lagi terjadi antrean sejak pukul 19.30 WIB. Polisi masih melakukan penyekatan di jalur Cikuasa Atas untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalur arteri.

Mencuat Wacana Duet Anies-Kaesang dan Ridwan Kamil-Kaesang di Pilkada Jakarta

Wacana duet Anies Baswedan-Kaesang Pangarep dan Ridwan Kamil-Kaesang Pangarep mencuat menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Ada pun duet Anies-Kaesang awalnya muncul dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jakarta. Istana Ungkap Opsi Jokowi Percayakan Jabatan Kabinet Kosong ke Plt hingga 20 Oktober Ketua Umum DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, partainya membuka kesempatan untuk membangun koalisi dengan partai lain, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hasbiallah menyebut, komunikasi dengan partai berlambang bunga mawar tersebut juga sudah dijalankan. "Kami juga bersedia kalau Mas Kaesang memang mau mencalonkan menjadi Wakil Gubernur Jakarta," kata Hasbiallah, Rabu, 12 Juni 2024, seperti dikutip dari Tempo. Analisis Pengamat soal Strategi Branding Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Menanggapi pernyataan DPW PKB Jakarta ihwal terbukanya peluang untuk dirinya berpasangan dengan Anies, Kaesang mengklaim tak masalah. Dia mengaku tak masalah berduet dengan siapa saja. "Jadi saya enggak ada masalah kalau nanti akan dipasangkan dengan Pak Anies," ucap Kaesang pada kesempatan berbeda. Sementara Anies mengatakan lebih memprioritaskan agenda pembentukan koalisi partai ketimbang memikirkan siapa figur yang bakal diusung menjadi bakal calon wakilnya nanti. "Sekarang ini kami memikirkan bagaimana agar PKB tidak sendirian. Tetapi, bisa bersama-sama dengan partai lain," kata Anies di markas DPW PKB Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Soal isu putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu untuk terjun ke Pilkada Jakarta, Anies menghormati setiap hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Namun, dia menekankan mengenai pemilihan calon pendampingnya semua harus dilalui dengan proses, salah satunya konsolidasi antar partai. "Jadi urutannya begitu dulu (bentuk koalisi), setelah itu selesai baru dibicarakan pasangan," ujar bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Heru Budi Tak Hadir Penutupan Jakarta Fair 2024, Sekda DKI: Dia Sedang Dinas ke Luar Negeri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak hadir kembali pada penutupan Jakarta Fair Kemayoran atau yang biasa disebut Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2024. Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, Heru sedang dinas ke luar negeri sehingga tidak hadir pada acara penutupan Jakarta Fair. "Oh iya Pak Heru sedang dinas ke luar negeri dan beberapa wali kota juga ikut," ucap saat diwawancarai, Minggu (14/7/2024). Heru juga tidak menghadiri acara pembukaan Jakarta Fair pada Jumat (21/6/2024) malam. Heru berpesan kepada Joko bahwa acara Jakarta Fair Kemayoran berjalan baik dan lancar. "Dan juga kata dia, meningkatkan ekonomi Jakarta," terang Joko. "Semoga Jakarta Fair ke depan makin maju," tambah dia. Sebagai informasi, Jakarta Fair Kemayoran merupakan agenda tahunan yang digelar untuk merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta. Tahun ini Jakarta merayakan hari ulang tahun ke 497. Adapun PRJ 2024 sudah berlangsung sejak 12 Juni hingga 14 Juli 2024.

Foto Selebaran WASPADA!! Ada Penculikan Anak-anak yang berumur 1-12 tahun dari Polda Metro Jaya”

Beredar sebuah selebaran yang berisi imbauan agar masyarakat mewaspadai penculik anak yang menyamar. Di selebaran ini terdapat logo Polda Metro Jaya dan logo Binmas Polri. Selain itu terdapat narasi: WASPADA!! Ada Penculikan Anak-anak yang berumur 1-12 tahun Bapak-bapak/Ibu-ibu Harus Menjaga Anak Kita dengan hati-hati! Penculik sedang ada dalam kampung-kampung dan dia menyamar sebagai Penjual, Om Telolet, Orang Gila, Ibu Hamil, Pengemis, dll. TOLONG DISEBARKAN Penculikan anak thn 2023 Penculikan anak 2023 Penculikan anak pada tgl 24 januari 2023 di sukabumi Penculikan anak di manado Himbauan tentang penculikan anak

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

Constitutional and Administrative Law Society atau CALS menolak dilakukannya proses revisi keempat terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau UU MK oleh Komisi Hukum DPR. CALS menyatakan revisi tersebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan. Anggota CALS, Herdiansyah Hamzah, mengatakan perlawanan mesti dilakukan. Sebab, proses legislasi yang dilakukan DPR belakangan ini cenderung melabrak seluruh prinsip umum dalam pembentukan Undang-Undang, serta lebih mementingkan syahwat politik saja. "Kami pertimbangkan uji materi juga," kata dia saat dihubungi, Selasa, 21 Mei 2024. Besok, KPU dan DPR Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 CALS, kata dia, tidak hanya menolak revisi keempat Undang-Undang Mahkamah, namun juga menolak seluruh proses legislasi yang dilakukan DPR menjelang masa purnatugasnya, misalnya revisi Undang-Undang Kementerian Negara; revisi Undang-Undang Penyiaran; maupun revisi Undang-Undang Kepolisian dan TNI. Pengajar di Universitas Mulawarman tersebut, mengatakan proses revisi sarat akan kepentingan politik penguasa dan tak lain menjadi upaya untuk menyandera Undang-Undang guna memuluskan jalannya pemerintahan baru. "Kejar tayang revisi yang dilakukan saat ini adalah desain untuk mengamankan pemerintahan," ujar Herdiansyah. Misalnya pada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, merujuk pada draft Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang telah disetujui DPR dan pemerintah dan diperoleh Tempo, disebutkan pada Pasal 23A, masa jabatan hakim konstitusi diatur menjadi 10 tahun. Megawati dan Keluarga Hadiri Acara Pencabutan TAP MPRS Nomor 33 di MPR Namun, pada Ayat (2) Pasal 23A ini, hakim konstitusi setelah 5 tahun menjabat wajib dikembalikan kepada Lembaga pengusul guna memperoleh persetujuan untuk melanjutkan atau menanggalkan jabatannya. "Ini seperti upaya untuk mengendalikan hakim konstitusi," kata Herdiansyah. Dengan adanya kewajiban setiap 5 tahun bagi hakim konstitusi memperoleh rekomendasi untuk melanjutkan atau menanggalkan jabatannya tersebut, Herdiansyah melanjutkan, Mahkamah tentu telah dikooptasi agar dapat sejalan dengan agenda kepentingan lembaga pengusulnya. Pun, menurut dia, pengesahan revisi Undang-Undang MK dengan muatan Pasal seperti ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang dapat memberhentikan hakim di tengah masa jabatan atas dasar persetujuan lembaga pengusul. "Ini tidak masuk akal," ujar dia. Senin pekan lalu, pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly menyepakati untuk membawa revisi keempat Undang-Undang tentang Mahkamah ini ke rapat paripurna DPR. Anggota Komisi bidang Hukum DPR, Sarifuddin Sudding, mengatakan persetujuan untuk membawa revisi ini ke paripurna merupakan hal yang telah disetujui sejak lama oleh seluruh fraksi di Komisi bidang Hukum. "Jadi kemarin kita hanya mendengarkan pendapat pemerintah. Mereka setuju, kita lanjutkan ke paripurna," kata Sarifuddin. Legislator Partai Amanat Nasional atau PAN tersebut tidak menampik jika salah satu Pasal yang disetujui oleh DPR dan pemerintah ke rapat paripurna ialah mengenai batas usia dan masa jabatan hakim konstitusi. Pasal tersebut diklaim telah disetujui seluruh fraksi partai politik di Komisi bidang Hukum DPR, meski pada saat pleno mendengarkan pendapat pemerintah tidak seluruh legislator di Komisi tersebut hadir. "Memang ada yang tidak hadir karena masih reses. Namun, ini telah disetujui seluruh fraksi," ujarnya.

Ganjar Pranowo Singgung Pabrik Semen hingga Wadas, Respon Pernyataan Kapolri

Calon presiden Ganjar Pranowo menganggapi pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan presiden terpilih sebaiknya mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ganjar menyinggung perannya dalam mengamankan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. "Oh, ya jelas dong. Saya kan dua kali pilpres terakhir kemarin, selalu tim sukses. Kami diminta untuk memberikan masukan, kami mengamankan seluruh pekerjaan," kata Ganjar, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Januari 2024. Pernyataan Ganjar itu disampaikan saat berkunjung ke Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kemarin. Jokowi akan Berkantor di IKN hingga Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Ini Persiapannya Sebelumnya, Kapolri menyoroti soal pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dalam pidatonya. Dia menyatakan yang dicari dari Pilpres 2024 adalah pemimpin yang bisa melanjutkan program-program Presiden Jokowi. "Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan itu kita bawa dalam konflik," kata Listyo, dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri 2023, seperti dilihat dalam YouTube Divisi Humas Polri, Kamis, 11 Januari 2024. Ganjar menyatakan sering mengambil risiko demi menjaga sejumlah PSN yang dicanangkan Jokowi saat memimpin Jawa Tengah. Dia pun mengaku menyadari bahwa risiko merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinannya. Tragedi Rempang Setahun Lalu: Upaya Pengosongan Pulau Rempang Demi PSN Rempang Eco City, Milik Siapa? "Mau saya sebut di Jateng? Pertama, saya didemo soal pabrik semen di Rembang, kami amankan karena itu milik BUMN. Biarkan kami ambil seluruh tanggung jawabnya dengan catatan mungkin Ganjar menjadi negatif," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Ganjar Pranowoyang berpasangan dengan Mahfud Md juga menyinggung pro-kontra pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Proyek pembangunan bendungan itu menimbulkan konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Ganjar menyatakan konflik Wadas itu memberi stempel hitam pada dirinya dan betapa sulitnya menyampaikan program ini kepada warga. Meski bendungan tertinggi itu disebutkan akan menjadi pencegah banjir dan suplai air bagi masyarakat. "Tapi saya harus jelaskan, itulah pemimpin mengambil risiko. Wadas, saya amankan itu karena belasan tahun tidak pernah jadi dan kemudian pemerintah harus menyelesaikan. Saya ambil tanggung jawabnya, tertuduhnya saya, tidak apa-apa. Tapi tugas saya adalah menyelesaikan ketika persoalan itu muncul," tutur Ganjar. Selain itu, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan sejumlah PSN pemerintahan Presiden Jokowi lainnya di Jawa Tengah selama dia memimpin pada periode 2013-2023. Mulai dari jalan bebas hambatan (tol) Trans Jawa hingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang dan PLTU Cilacap.

Tanggapan BEM SI Soal Dukungan Aliansi Mahasiswa Solo Raya Terhadap Gibran: Agak Aneh

Ratusan mahasiswa datang ke Balai Kota bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan aspirasi pada 6 Februari 2024. Mahasiswa tersebut terdiri dari mahasiswa beberapa perguruan tinggi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Solo Raya untuk Kepemimpinan Bermartabat (AMSR-UKB). Para mahasiswa dukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Gibran dengan syarat dapat memenuhi pakta integritas yang diajukan oleh mereka. Koordinator dan orator aksi, Farouq Naufally Mumtaz menyebutkan isi naskah Paku Integritas yang ditujukan untuk Gibran selaku Cawapres nomor urut 2. "Kami perwakilan mahasiswa seluruh kampus se-Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Solo Raya Untuk Kepemimpinan Bermartabat (AMSR-UKB), setelah melakukan pengamatan menyeluruh dan mengintegrasikan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, merujuk pada hasil survei yang diterbitkan oleh lembaga terpercaya, menyimpulkan bahwa terdapat gelombang besar dukungan publik yang tidak terbendung untuk mendukung memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," katanya. Kedatangan Gibran saat itu disambut oleh para mahasiswa dan diwarnai dengan salam dua jari oleh beberapa mahasiswa. Gibran pun langsung melakukan tanda tangan di selembar surat yang bertuliskan Paksa Integritas dan kembali ke ruangannya bersama Farouq untuk berbicara empat mata. Sebelum itu, Farouq mengatakan akan kembali meminta Gibran untuk berjanji menunaikan tuntutan yang diinginkan mahasiswa untuk menjadikan Indonesia lebih baik. "Kami juga menuntut agar menjaga Negara Kesatuan Republik indonesia dengan memperkuat pertahanan dan keamanan negara, mewujudkan kemandirian bangsa dalam berbagai bidang, dan menyediakan lapangan kerja yang luas dan membuka kesempatan berusaha, dan mendukung UMKM," katanya. Respons BEM SI Dengan adanya dukungan Aliansi Mahasiswa Solo Raya untuk Kepemimpinan Bermartabat (AMSR-UKB), BEM SI merasa ada kejanggalan dalam peristiwa ini. Menurut Hilmi Ash Shidiqi selaku Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI seharusnya hal tersebut disampaikan pada seluruh pasangan calon yang ikut serta dalam kontestasi. "Menurut saya agak aneh menitipkan janji-janji seperti itu. Dan kalau janji dikawal dari jauh-jauh hari. Dan itu, bagusnya janji disampaikan ke semua paslon yang ikut kontestasi," ujar Hilmi saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa, 6 Februari 2024. Ia juga mengatakan peristiwa ini adalah sebuah permainan dimana mahasiswa seolah-olah mengajukan suara tersebut. Dugaan tersebut didukung dengan adanya peristiwa serupa yang terjadi di beberapa daerah seperti Semarang, Sumatera Barat, dan Lampung. Hal ini sangat disayangkan mengingat aksi ini tidak bersinggungan dengan aksi sebelumnya dan adanya pertemuan empat mata antara Gibran dan Farouq setelahnya. Pada Desember 2023 lalu, BEM SI sempat menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik putusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden pada 2024. Selain itu, BEM SI juga ingin melakukan debat kepada Gibran terkait masalah tersebut. "Sebetulnya hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat. Karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama karena etika tadi etika hukum yang telah dilanggar. Putusan MKMK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk cawapres, yang kedua kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini," ujar Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jateng dan DIY sekaligus BEM KM Unisri Solo Raafila Anbiya saat itu. Namun, aksi tersebut tidak mendapatkan respons dari Gibran selaku Wali kota Solo. Gibran tidak berada di ruang kerjanya saat itu dan sudah dipastikan ia meninggalkan balai kota sekitar pukul 11.00 WIB dan tidak kunjung kembali sampai sore hari. ADINDA ALYA IZDIHAR | SEPTIA RYANTHIE

Gempa M 4,8 Guncang Melonguane Sulut

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,8 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara. Kedalaman gempa 28 Km. BMKG melaporkan gempa terjadi pada Sabtu (13/7/2024) pukul 23.12 WIB. Pusat gempa berada di 100 Km Barat Laut Melonguane. "Info Gempa M 4,8," tulis BMKG melalui akun X resminya. Titik koordinat gempa 4,77 Lintang Utara (LU) dan 126,21 Bujur Timur (BT). "Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbuhnya.

Giveaway Akun Facebook Jusuf Hamka”

Akun Facebook Jusuf Hamka (fb.com/100093568522238) pada 9 Juli 2023 mengunggah sebuah video dengan narasi kalian mau pilih apa? pa.hj bantu skrg kes, 1. bayar hutang, 2. biaya sekolah, 3. modal usaha, 4. bangun rumah, #jusufhamkaunofficial #jusufhamkaofficial #jusufhamkasaid #jusufhamkarajatol #jusufhamkafyp #jusufhamka #berbagikebaikan #berbagiituindah #berbagirezeki #berbagiilmu

Ditanya Peluang Jadi Kader PDI-P, Airin: Baiknya Gimana?

Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tidak mau berkomentar banyak soal peluang untuk menjadi kader PDI-P setelah diusung sebagai calon gubernur Banten oleh PDI-P. Ketika ditannya soal awak media mengenai kemungkinannya bergabung ke PDI-P, politikus Partai Golkar itu justru balik bertanya. "Baiknya bagaimana?" kata Airin di aula Kantor DPP PDI-P. Airin datang ke Kantor DPP PDI-P untuk menerima dukungan dari PDI-P sebagai calon gubernur Banten. Ia datang mengenakan batik merah, warna khas PDI-P, tetapi ia tidak menjawab lugas saat kembali disinggung soal kemungkinan menjadi kader PDI-P. "Baju merah, Bu hari ini, kenapa?" tanya awak media kepada Airin. "Kenapa kamu pakai baju abu-abu?" balas Airin sembari menunjuk salah seorang wartawan berbaju abu-abu. Airin telah mendeklarasikan maju sebagai calon gubernur Banten pada Minggu (25/8/2024) kemarin. Ia akan berduet dengan Ketua DPD PDI-P Banten Ade Sumardi. Sementara itu, Partai Golkar justru mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten. Ketika disinggung awak media apakah dia akan mengundurkan diri dari kader Partai Golkar pada Minggu kemarin, Airin juga tidak menjawab dengan lugas. Ia hanya menekankan bahwa selama ini selalu patuh terhadap perintah Partai Golkar. "Sampai hari ini saya tidak pernah tidak melakukan apa yang ditugaskan oleh Partai Golkar," ujar Airin, Minggu.

Surya Paloh Menyesal, Usung Anies Adalah Kesalahan dan Kebodohan

Akhirnya Ketua Partai NasDem Bpk SURYA PALOH Menyadari, Bhw MengusungANIES Menjadi Capres Di Pemilu2024 Merupakan Suatu Kesalahan Dan Kebodohan. Tenang Pak Masih Ada Kesempatan Di Thn 2029, Usung Lagi Calon Yg Populer Dan Berbobot. COBA ITU YG DUKUNG ANIES MAU KOMEN APA SETELAH MELIHAT VIDEO INI. Bosnya Anies Saja Bpk Surya Paloh Yg Mengusungnya Jadi Capres Menyesal. Bagaimana Menurut Anda....???, Masih Pantaskah Anies Menjadi Pemimpin NKRI Ini. Hny Org Yg Tdk Waras Yg Memilih Anies, Apalagi Stlh Tahu Bnyk Kejelekan, Dan Kebusukannya. Wassalam.

194 Tahun Lalu Pangeran Diponegoro Ditangkap Belanda, Ini Kilas Peristiwanya

Hari ini tepat 194 tahun silam, menjadi hari ditangkapnya salah seorang pahlawan nasional dari tanah Jawa, yakni Pangeran Diponegoro oleh Belanda di Magelang. Penangkapan itu terjadi ketika Pangeran Diponegoro memenuhi undangan Jenderal De Kock dengan mendatangi rumah Residen Kedu di Magelang. Namun, secara licik De Kock justru malah memanfaatkan momen itu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ketika itu bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya yang tersisa dibebaskan. Setelah ditangkap, dia kemudian diasingkan ke Manado sebelum akhirnya meninggal di di Benteng Rotterdam, Makassar pada 8 Januari 1855. Melihat Tengkorak Gajah Blora hingga Senjata Prajurit Pangeran Diponegoro di Vredeburg Fair 2024 Sebelum ditangkap dan diasingkan, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda, karena tidak setuju dengan campur tangan Belanda terhadap urusan internal keraton Yogyakarta dan pemasangan patok di tanah pribadi. Pada 1821 petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Namun, penguasa Hinda Belanda saat itu Van Der Capellen menetapkan dekrit bahwa semua tanah yang disewa harus dikembalikan dengan syarat, pemilik lahan memberikan kompensasi terhadap penyewa. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro semakin bertekad untuk melakukan perlawanan. Tak hanya sampai di situ, atas perintah Belanda, Patih Danureja memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam leluhurnya. Pada 20 Juli 1825, Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi diserang di Tegalrejo sebelum perang pecah. Rumah Diponegoro dibakar, tetapi pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil meloloskan diri dengan bergerak ke arah barat melewati Desa Dekso di Kabupaten Kulonprogo. Mereka melakukan perjalanan hingga tiba di Goa Selarong yang terletak lima kilo meter arah barat Kota Bantul. Naik Getek Menyusuri Sungai Progo di Magelang, Ada Kisah tentang Candi Borobudur Goa tersebut dijadikan sebagai basis Pangeran Diponegoro. Selain goa tersebut, Goa Kakung yang terletak dibagian barat dijadikan tempat pertapaannya. Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap Diponegoro pada 1827 dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Perlahan orang-orang Pangeran ditangkap. Pada 1829, Kyai Mojo pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap disusul Pangeran Mangkubumi dan panglima Alibasah Sentot Prawirodirjo yang menyerah kepada Belanda. Perang Diponegoro yang menghabiskan waktu selama 5 tahun mulai 1825 hingga 1830 ini menelan korban sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Sedangkan pasukan Belanda menjadi korban perang besar yang digerakkan Pangeran Diponegoro ini mencapai 8.000 jiwa.

(Cek Fakta): Foto Paslon dengan Kancing Baju Mirip Lubang Coblosan

Beredar informasi di beberapa grup Whatsapp terkait foto surat suara Pilkada 2020 di Tuban. Foto surat suara yang disebar itu berisi permintaan agar para saksi waspada karena kancing baju pada foto wakil salah satu Paslon menyerupai lobang coblosan. Tolong diinstruksikan para saksi agar jeli saat penghitungan...itu kancing bajunya cawabup Paslon 02 bisa menipu pandangan. Mirip lubang beksa coblsan. Serius ini...!!!

Ganjar Disambut Meriah Oleh Raja Salman dan Doakan Jadi Presiden

KEMENANGAN GANJAR DI DAPAN MATA !! RIBUAN RELAWAN DI ARAB SAODI DEKLARASI DUKUNG GANJAR MAJU 2024

Tinjau Job Fair Digelar PSI di Mal Yogya, Kaesang Semangati Pencari Kerja

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi bursa kerja (job fair) yang digelar PSI di salah satu mal di Kota Yogyakarta. Kaesang memberi semangat para pencari kerja. Pantauan detikcom, Kaesang datang ke salah mal di Yogyakarta yang sedang menggelar job fair. Setibanya di lokasi, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini langsung menyapa dan menyemangati para pemuda yang sedang mengantre masuk ke ruangan job fair. "Semangat, semangat ya cari kerjanya," kata Kaesang, Sabtu (27/1/2024). Kaesang sempat berkeliling ke beberapa stand perusahaan yang siap merekrut para pekerja. Kaesang yang didampingi istrinya, Erina Gudono, juga sempat berbincang dengan pihak perusahaan. Event job fair ini diselenggarakan PSI. Kaesang berharap banyak calon tenaga kerja yang terserap perusahaan dalam job fair ini. "Niat kami adalah mencarikan pekerjaan sebanyak mungkin buat teman-teman, khususnya di Jogja, supaya tidak menganggur," kata Kaesang. "Saya berharap mereka dapat pekerjaan yang sesuai yang mereka inginkan yang nyaman, aman, dan bisa membantu keluarga mereka," imbuhnya. Kaesang menyebut, job fair yang digelar di dalam mal tersebut merupakan salah satu langkah PSI untuk mengurangi pengangguran, khususnya di Yogyakarta. Dalam kunjungan ini, Kaesang juga didampingi Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. "Ini sebenarnya side program-programnya dari PSI yang di mana kita mau melakukan langkah yang nyata, langkah yang real, yang di mana sebenarnya, ini lho, ada pekerjaan. Kita makanya mengadakan job fair, kita mengajak perusahaan-perusahaan supaya bisa berkolaborasi untuk mencarikan pekerjaan buat teman-teman yang memang mencari pekerjaan," kata Kaesang.

(DISINFORMASI): Kicauan Grab di Tweeter Yang Mendukung Ahok

Akun Twitter milik Grab Indonesia, @GrabID, dibanjiri komplain pada Kamis (17/11/2016). Keluhan tersebut disampaikan bukan karena terjadi masalah di layanan Grab, melainkan sebuah kicauan yang dianggap membela Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kicauan yang dimaksud diunggah pada Rabu (16/11/2016) malam pukul 21.51 WIB. Dalam tweet tersebut, akun Twitter Grab memang tampak secara terang-terangan mendukung Ahok. Grab Indonesia mendukung @basuki_btp #KamiAhok, tulis @GrabID. Tweet yang satu ini, menurut pantauan KompasTekno, sudah dihapus dari akun Twitter Grab Indonesia Kamis (17/11/2016) pagi.

Puan Buka Peluang Revisi UU MK Dibahas Ulang Sebelum ke Paripurna DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) belum dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II DPR atau rapat paripurna. Menurut Puan, pengambilan keputusan yang terburu-buru tidak akan membawa manfaat. "Karena ya buat apa UU itu terburu-buru kalau nanti tidak akan bermanfaat," kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024. Ahmad Luthfi Menjelang Pilkada Jateng: Tim Pemenangan dan Persaingan Sengit Puan pun membuka peluang draf revisi UU MK akan kembali dibahas. "Nanti kita dengar dulu di lapangan itu seperti apa, yang pasti saya akan melihat dulu masukan dari masyarakat, masukan dari seluruh pemangku kepentingan dan lain sebagainya," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Sebelumnya, pemerintah dan DPR disebut telah menyepakati rancangan revisi UU MK. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. "Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan pembicaraan dan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU Mahkamah Konstitusi di Sidang Paripurna DPR-RI," ujar Hadi dalam keterangan resminya, Senin, 13 Mei 2024. Hadi menyatakan kesiapan tersebut usai mengikuti pembahasan UU MK di DPR yang berlangsung pada masa reses. Pengamat Ungkap Ada Fenomena Unik di Pilkada Jakarta Pembahasan revisi UU MK sebelumnya digelar diam-diam digelar pada Senin, 13 Mei 2024. Saat rapat berlangsung, DPR RI masih dalam masa reses atau periode anggota dewan bekerja di luar parlemen. Ketika itu, revisi beleid tersebut dikatakan sudah siap dibawa ke rapat paripurna. Namun, hingga rapat paripurna yang dilaksanakan pada Selasa, 4 Juni 2024, revisi UU MK belum juga dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II. Selain itu, ada anggota Komisi III DPR yang tidak mengetahui adanya rapat kerja untuk membahas revisi UU MK ketika itu. "Maaf, tidak ada rapat. Besok baru dimulai pembukaan masa sidang," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, saat dikonfirmasi pada Senin, 13 Mei 2024. Hal serupa diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan, lewat pesan tertulis. "Saya belum tahu." Adapun PDIP sebelumnya menyatakan bakal menyampaikan nota keberatan atau minderheit nota jika revisi UU MK disahkan pada Rapat Paripurna mendatang. Keberatan itu disebut sesuai dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Selain dilaksanakan tiba-tiba, dan pada masa reses, sepertinya menyembunyikan suatu kepentingan politik yang begitu besar," kata Megawati di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat, 24 Mei 2024.

Keraton Jogjakarta Tolak Jokowi dan Megawati

Video yang diunggah akun Indonesia Watch viral di media sosial. Video tersebut berisi konten yang menginformasikan alasan penolakan keraton Jogja atas kunjungan Jokowi dan Megawati, Sabtu 23 Maret 2019. Sejak diunggah ke Facebook, Video berdurasi 5 menit 12 detik tersebut telah dibagikan lebih dari 8.000 kali dan mendapat 4.700 komentar. Video unggahan Indonesia Watch itu merupakan gabungan dari potongan video dengan peristiwa berbeda.

Pj Gubernur Jawa Tengah Temui Jokowi di Istana, Bahas Pencalonan Kaesang?

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024) pagi. Nana mengatakan, pertemuannya dengan Presiden pada Kamis pagi untuk urusan pribadi, yakni soal undangan acara pernikahan anak. "Itu aja, hanya masalah undangan pernikahan. Endak ada apa-apa ya. Enggak ada, enggak ada kaitannya dengan apa-apa," ujar Nana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Nana membantah pertemuannya dengan Jokowi turut membahas Pilkada Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, digadang-gadang bakal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. "Enggak ada, enggak ada. Hanya pribadi aja. Untuk masalah pribadi aja," kata dia. Nana juga membantah pertemuan itu membahas situasi politik di Jawa Tengah setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan kepala daerah dianulir oleh oleh DPR RI. Ia mengatakan situasi di Jawa Tengah tidak berkaitan dengan situasi di tingkat pusat. "Enggak ada. Enggak ada. Ya kan kita di Jawa Tengah ya," kata Nana. Untuk diketahui, DPR akan mengesahkan revisi UU Pilkada pada Kamis hari ini. Pada intinya, revisi ini menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada hingga syarat usia calon kepala daerah. Pertama, Baleg mengakali Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Baleg mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold itu hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD. Threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Baleg juga mengakali Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal usia calon kepala daerah. Baleg tetap berpegang pada putusan Mahkamah Agung, bahwa usia dihitung saat pelantikan, bukan saat pencalonan sebagaimana yang ditetapkan MK. Revisi UU Pilkada tersebut setidaknya berimplikasi terhadap dua hal. Pertama, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dapat maju sebagai calon gubernur/wakil gubernur karena memenuhi syarat usia yang diatur dalam revisi UU Pilkada. Kedua, PDI-P terancam tidak mendapatkan tiket untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta karena perolehan kursi di DPRD Jakarta tidak cukup, sedangkan partai politik lain sudah mendeklarasikan dukungan ke pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Bentrokan Ormas Vs Debt Collector di Cikarang Dipicu Penarikan Mobil

Kelompok ormas dan debt collector terlibat bentrokan di pusat pertokoan kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga menyebabkan dua orang terluka. Polisi mengungkap bentrokan dipicu penarikan mobil yang nunggak cicilan."Awal mula permasalahan pertikaian yang terjadi antara pihak leasing dan ormas itu berawal dari penarikan kendaraan yang sudah menunggak selama kurang lebih 5 bulan," kata Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Rudy Wiransyah, Rabu (28/8/2024).Pihak debt collector saat itu diminta perusahaan leasing menarik mobil dari tangan salah satu anggota ormas. Tak terima, sebanyak 30 orang anggota ormas balik menyerang pihak leasing. Saat itu kedua kelompok sudah sempat melakukan komunikasi, tapi berakhir buntu. Karena buntu, akhirnya terjadi pertikaian di antara keduanya."Berdasarkan surat tugas dari pihak leasing, mengambil kendaraan tersebut dibawa ke gudang. Namun demikian dari salah satu ormas yang memang tidak memiliki hak kepemilikan atas mobil tersebut," kata dia."Datang sekitar 30 orang ke leasing dan kemudian ada pertemuan sebelumnya, namun tidak menemukan titik temu dan akhirnya terjadi pertikaian," imbuhnya.Peristiwa tersebut viral di media sosial seperti dilihat detikcom, Rabu (28/8/2024). Terlihat kedua kelompok saling serang di lokasi.Dalam video tersebut, terlihat beberapa di antara mereka mempersenjatai diri dengan balok kayu panjang. Mereka saling kejar dan saling pukul. Aksi bentrokan tersebut menjadi tontonan warga sekitar.Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Rudy Wiransyah mengatakan peristiwa terjadi pada Selasa (27/8) kemarin. Pihak kepolisian langsung meluncur ke lokasi setelah mendapatkan laporan. Rudy mengatakan dua orang debt collector terluka akibat bentrokan."Korban luka ringan 2 orang dari pihak leasing," kata Rudy saat dihubungi, Rabu (28/8).Rudy mengatakan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Kedua belah pihak juga sudah membuat laporan polisi terkait kasus yang terjadi."Sementara masih dalam penyelidikan mas. Kedua pihak sudah membuat LP (laporan polisi)," tuturnya.Lihat juga Video 'Bentrok Maut Ormas di Bandung, Satu Orang Diciduk': [Gambas:Video 20detik]

Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno Daftar ke KPUD Jakarta Hari Ini

Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono bakal mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta pada hari ini, pukul 14.00 WIB. Bakal pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno juga akan mendaftar ke KPUD Jakarta pada hari ini, sekitar pukul 11.00 WIB. Beno Novit, Ketua tim internal Rano Karno mengatakan, Pramono-Rano akan naik opelet tua dari Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pengamat Sebut Pilkada Jawa Tengah Bakal Sengit: Waspada Gesekan TNI dan Polri "Rano Karno start dari rumah Jalan Karang Asri, Lebak Bulus Cikandak Jakarta Selatan. Bang Doel akan mengenakan baju khas Betawi ala si Doel dengan menunggang opelet tua," kata Beno kepada Tempo, Rabu, 28 Agustus 2024. Beno mengatakan, iring-iringan tim pemenangan Rano akan bergerak menuju kantor DPP PDIP untuk bertemu Pramono. Kemudian keduanya beserta rombongan akan bersama menuju KPUD. Dari kantor DPP PDIP, Beno menyebut Bang Pram dan Bang Doel akan naik opelet diarak parade kebudayaan dan masyarakat Jakarta yang mengantarkan ke kantor KPUD Jakarta. Alasan Foke Tolak Jadi Timses Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta "Jujur finally baru semalam, jadi kami langsung mendaftar. Belum ada tagline apalagi baju pasangan Bang Pram- Bang Doel. Tapi ide-ide sudah ada di kepala, segera kami akan siapkan," kata dia. Sementara itu, Ridwan Kamil-Suswono akan mendaftar ke KPUD Jakarta pada hari ini, Rabu siang, 28 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Ridwan Kamil mengajak partai politik pengusung dan pendukungnya untuk bisa memeriahkan momentum pendaftaran peserta pilkada yang akan dilakukan pada hari ini. Pilkada, kata Ridwan Kamil, merupakan momen persatuan dan kebersamaan. Semua elemen yang mendukung, baik partai politik, relawan dan komunitas sebisa mungkin terlibat dalam hajatan pendaftaran ini. "Kita buat acara pendaftaran ini menyebarkan kegembiraan," katanya, Selasa, 27 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

RK soal Revisi UU Pilkada Batal: Makin Banyak Berpartisipasi, Makin Bagus

DPR RI batal mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada setelah menuai gelombang protes sana-sini. Bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil, mengatakan makin banyak calon gubernur, kontestasi akan makin baik."Tadi udah saya bilang semakin banyak yang berpartisipasi, semakin bagus," kata Ridwan Kamil di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (23/8/2024).Jadi Mahkamah Konstitusi, menurut RK, membuka kesempatan makin banyak kepada warga negara untuk maju pilkada. Karena makin persentase ambang batas (threshold) turun, peluang calon yang akan diusung akan lebih banyak. "Kalau lebih banyak yang nyalon, warga lebih diuntungkan. Karena gagasan-gagasan kan jadi lebih banyak," tutur RK.Ridwan Kamil berterima kasih kepada masyarakat yang sudah berhasil membuat revisi UU Pilkada batal. "Kalau saya sangat senang dan juga berterima kasih ke mahasiswa, masyarakat sipil memperjuangkan yang sudah seharusnya," lanjutnya.Sebelumnya, pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi acuan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dasco menyebutkan sudah diputuskan bahwa revisi UU Pilkada tak dapat dilakukan saat ini. Dia memastikan DPR patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku."Tentang Revisi UU Pilkada, bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, Kamis jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini Revisi UU Pilkada batal dilaksanakannya," kata Dasco di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).Wakil Ketua DPR ini mengatakan, setelah revisi UU Pilkada batal digelar, mekanismenya bila ingin rapat paripurna lagi perlu melalui sejumlah tahapan. Sementara itu, menurut dia, pada Selasa (27/8) sudah masuk tahapan pendaftaran."Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada Selasa, 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada," ucap Dasco."Nah, oleh karena itu, kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat, dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran.

Video Wawancara CEO Pfizer yang Menolak Divaksin pada Agustus 2021

Kepada Satanic Factcheker silahkan Terus Mengumbar Hoax. Tapi kami punya Bukti Video, CEO Pfizer Menolak untuk Divaksin.

Wapres Janjikan Tengahi Konflik, PKB Yogyakarta Tetap Lanjut Polisikan Lukman Edy

Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menyatakan bersedia menjadi penengah konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat lawatannya ke Yogyakarta, pada Rabu 7 Agustus 2024. Meski demikian, pengurus partai di wilayah Yogyakarta tetap berkukuh melanjutkan pelaporan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy ke polisi, pada hari yang sama kunjungan Maruf Amin ke Yogyakarta. Kronologi Dibentuk Pansus Haji, Inikah Pemercik Seteru Antara PBNU dan PKB? Pelaporan itu berkaitan dengan pernyataan Lukman tentang sejumlah pelanggaran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam pengelolaan keuangan partai. "Pelaporan Lukman Edy ke kepolisian menjadi cara paling sah secara konstitusi untuk menindaklanjuti pelanggaran yang sudah dilakukan," kata Ketua DPC PKB Kota Yogyakarta Solihul Hadi di Polresta Yogyakarta, Rabu ini. Sehari sebelumnya, Selasa 6 Agustus 2024, PKB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga melaporkan Lukman ke Polda DIY. Menkumham Bilang SK Kepengurusan PKB Sudah Ditandatangani Solihul menuturkan pernyataan Lukman seperti halnya berita bohong yang tidak sesuai fakta. Pernyataan tersebut, kata dia, harus direspon karena sangat berdampak terhadap nama baik partai. Selain itu, pernyataan Lukman berpotensi mengganggu hubungan harmonis PKB dan PBNU di daerah. "Kami di bawah tetap solid dan saling menjaga, PBNU dengan PKB itu dua entitas berbeda, NU menjalankan peraturan ormas, PKB sesuai parpol," kata Solihul. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Probo Satrio mengatakan laporan yang masuk dari PKB Kota Yogyakarta terkait dugaan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik. Kepolisian, kata Probo, akan menindaklanjuti pelaporan tersebut dan melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan kepada pelapor. "Laporan sudah kami terima," kata Probo.

AS Dakwa Para Pemimpin Hamas Atas Terorisme, Termasuk Yahya Sinwar

Otoritas Amerika Serikat (AS) telah mendakwa para pemimpin kelompok Hamas dengan rentetan pelanggaran "terorisme". Mereka yang didakwa terorisme terdiri atas Yahya Sinwar yang menjabat pemimpin Hamas saat, ini hingga mendiang pemimpin biro politik Hamas Ismail Haniyeh.Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (4/9/2024), dakwaan terorisme untuk para pemimpin Hamas itu termuat dalam dokumen pengadilan federal AS yang diungkap ke publik pada Selasa (3/9) waktu setempat.Ada enam nama pemimpin Hamas yang disebutkan dalam dokumen dakwaan tertanggal 1 Februari, yang dijerat dakwaan "berkonspirasi untuk memberikan dukungan material bagi tindakan terorisme yang mengakibatkan kematian" dan enam dakwaan lainnya terkait terorisme. Selain Sinwar dan mendiang Haniyeh, para pemimpin Hamas lainnya yang didakwa antara lain Marwan Issa yang merupakan wakil pemimpin sayap bersenjata Hamas di Jalur Gaza yang diyakini merencanakan serangan Hamas tahun lalu, kemudian Khaled Mashaal selaku wakil pemimpin biro politik Hamas, dan Muhammad al-Masri dan Ali Baraka yang merupakan pemimpin-pemimpin senior Hamas.Dokumen dakwaan federal itu juga berisi permintaan penangkapan terhadap individu-individu tersebut.Haniyeh, yang kini digantikan oleh Sinwar, tewas dalam serangan yang menghantam wisma tamu tempatnya menginap di Teheran, Iran, pada akhir Juli lalu. Otoritas Iran dan Hamas menuduh Israel sebagai dalang serangan yang menewaskan Haniyeh, meskipun Tel Aviv belum berkomentar apa pun hingga kini.Hamas yang telah ditetapkan sebagai "organisasi teroris" oleh Washington, melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Serangan mematikan Hamas itu memicu perang brutal yang saat ini berlangsung di Jalur Gaza, yang dikuasai kelompok militan tersebut."Dakwaan yang diungkapkan hari ini hanyalah salah satu bagian dari upaya kami untuk menargetkan setiap aspek operasi Hamas. Langkah ini bukan yang terakhir," tutur Jaksa Agung AS Merrick Garland dalam pernyataannya.Simak video 'AS Bahas Upaya Gencatan Senjata di Gaza: Kedua Pihak Harus Fleksibel': [Gambas:Video 20detik] Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Michael Bambang Hartono Janjikan Bantuan 50 Juta

Di pwolo udah di share ach, siapa tau di transfer oleh BPK, bambang hartono dapat uang 50 juta :smirk: iya pak, gak pake foya-foya kok tapi aku pake buat modal kawin pak. :grin::grin:

Jokowi Ditampar Keras oleh Anies

~~ MENGEJUTKAN..!! ANIES TAMPAR KERAS JOKOWI KEBERHASILAN FORMULA E AKHIRNYA MEMBONGKAR KEBUSUKAN ISTANA

Tangkapan Layar Berita RK Ajak ABU JANDA Jadi Relawan Uji Vaksin COVID-19 Buatan China”

Akun Facebook Kaum Pribumi membagikan tangkapan layar berita dari viva.co.id berjudul RK Ajak ABU JANDA Jadi Relawan Uji Vaksin COVID-19 Buatan China pada tanggal 29 Juli 2020. Narasi postingan: Kek gini lebih cakep Narasi dalam tangkapan layar: RK Ajak ABU JANDA Jadi Relawan Uji Vaksin COVID-19 Buatan China

corona virus sudah viral di iqro”

Akun Fiora Alissa (fb.com/fiora.alissa.50) mengunggah sebuah gambar dengan narasi sebagai berikut: Subhanallah (corona virus) Sudah viral di iqro1 Tolong sebarkan foto ini Bahwa covid 19 sudah viral di iqro Semoga covid 19 segera pergi dari bumi ini amin ya allah Semoga yang coment amin dapat Rejeki yang banyak ya allah amin Di gambar tersebut, terdapat narasi Tanda bukti bahwa Corona memang di Takdir kan oleh Allah swt tertulis Di Iqro dan kata QO-RO-NA dalam bahasa Arab yang dilingkari.

Ibu Jokowi anggota Gerwani/PKI

Hasil tangkapan layar yang diunggah akun Hendi Subandi di Facebook menunjukkan gambar Jokowi mengenakan peci dan setelan jas. Disampingnya berdiri seorang perempuan lanjut usia dengan kebaya bermotif bunga. Di bawah gambar tersebut tertera narasi yang menyebutkan bahwa perempuan lanjut usia di foto tersebut adalah ibunda Jokowi yang bernama Sulami. Perempuan yang disebut Sulami itu juga dituding sebagai mantan anggota Gerwani, sebuah organisasi perempuan yang kerap dihubungkan dengan Partai Komunis Indonesia. Hendi Subandi bahkan mengklaim jika Sulami masih hidup. Hendi Subandi menulis informasinya itu ia peroleh dari buku berjudul JokowiUundercover yang ditulis Bambang Tri Mulyono. narasi: Hallo mimin, boleh minta data klo jokowi pki? Itu hoax apa gimana? Jokowi pki benarkah

Hadiri Kampanye Ganjar-Mahfud, Megawati Bicara Peran Pemimpin-Bung Karno

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turut menghadiri kampanye terbuka pertama Ganjar-Mahfud di Monumen Bandung Lautan Api, Lapangan Tegallega, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Megawati menegaskan peran seorang pemimpin dan meminta masyarakat tidak takut untuk diintimidasi dalam berdemokrasi. "Saya ingin mengatakan kebenaran pada rakyat Indonesia bahwa seorang pemimpin itu harusnya mengayomi seluruh rakyatnya. Abdi negara harus membantu rakyatnya karena dia pun dijadikan oleh rakyat. Disekolahkan untuk membela rakyat. Bukan untuk menyakiti rakyatnya. Kalau ada yang diintimidasi, lapor. Lapor kepada presiden kamu," kata Megawati dalam keterangan tertulis, Minggu (21/1/2024). Megawati mengungkapkan alasannya menghadiri kampanye bertajuk 'Hajatan Rakyat' tersebut adalah karena dirinya mengingat sosok Bung Karno. "Saya ingat bapak saya (Bung Karno), bayangkan jangan lupa dengan beliau. Bukan karena beliau bapak saya, (tetapi) dia pemimpin kita yang memerdekakan kita dari penjajahan 3,5 abad," ujar Megawati. Megawati melanjutkan Jawa Barat adalah daerah pertama yang didatangi Bung Karno ketika remaja. Saat itu, ayahnya tersebut ingin menggaungkan semangat kemerdekaan Indonesia di Jawa Barat. "Dari umur 16 tahun beliau keliling di Jabar, tempat beliau pertama keliling karena apa, beliau yakin permulaan disini (Jabar) rakyat diberi pengertian apa arti kemerdekaan itu, pasti akan kena ke tempat lain," katanya. Megawati juga mengingatkan ajaran agama Islam mengenai berbakti kepada orang tua. ia mengatakan budi paling besar anak adalah memberikan hormat kepada orang tua. "Kalau kalian lupa pada beliau, padahal di agama Islam selalu dikatakan, budaya, budi paling besar, Ibu nggak bisa bahasa Arab, tapi Ibu ngerti, budi paling besar dari seorang anak adalah ketika memberikan hormat yang luar biasa bagi orang tuanya," ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyebutkan di debat cawapres nanti malam, Mahfud MD akan bicara bagaimana pangan harus dikendalikan oleh negara. "Tidak boleh pangan itu jadi bahan liberal yang diperdagangkan. Negara yang harus bertanggung jawab," tegas Ganjar. Soal pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari 2024, Ganjar mengatakan kalau dirinya dan rakyat bukan orang takut berdemokrasi. Karena itu harus berani menjaga demokrasi tersebut. "Apakah takut kalau ditekan? kita bukan orang-orang penakut. Tapi kita penjaga demokrasi yang akan mengawal jalannya pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih untuk masyarakat Jawa Barat," kata Ganjar. Sebagai informasi, 'Hajatan Rakyat' di Kota Bandung juga dihadiri langsung oleh Ganjar Siti Atikoh, Alam Ganjar. Keluarga tersebut kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan juga menyanyikan lagu dari God Bless berjudul 'Rumah Kita'. Alam Ganjar pun juga terlihat turun dari lapangan dan menyapa warga yang hadir. Hal itu juga diikuti oleh Ganjar yang terlihat menyalami uluran tangan warga. Dihibur oleh penampilan Slank, kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum (ketum) PDI-P, Megawati Soekarnoputri, Ketum Hanura, Oesman Sapta Odang, Ketua Plt PPP, Muhamad Mardiono, Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, Ketua TPN, Arsjad Rasjid, Wakil Ketua TPN, Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, Tuan Guru Bajang dan masih banyak lagi.

30 Pembantu Baru Positif Corona di Penjaringan

Beredar video disertai narasi yang mengklaim ada 30 orang asisten rumah tangga (ART) baru dari datang dari kampung positif terpapar virus Corona atau Covid-19. Berikut kutipan narasinya: Waahh tolong info info buat yg punya kelg ato sodara yg tinggal disekitaran Kelapa gading,kemayoran,sunter,Pluit, MK & PIK,... Hati2 nihh kl ambil ART baru yg fress from kampong.. [: Pembantu baru dtg dr kampung ,30 org ,di test ,semua nya corona... Ud masuk tv beritanya... Pembantu baru dtg dr kampung sekitar 30rg. daerah penjaringan ditest . semua kena covid 19.Hati2 cari pembantu dr penyalur... Klo ambil pembantu atau karyawan,langsung rapid test dulu ke rumah sakit biar lebih aman buat keluarga

Abu Janda Sebenarnya adalah Cina Kafir

Abu Janda Sebenarnya adalah Cina Kafir

PKS Usung Sohibul Iman Maju Jadi Cagub di Pilgub Jakarta 2024

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS telah sepakat mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. PKS menilai Sohibul memiliki integritas dan mampu memimpin Jakarta. "Sebagai Partai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai Calon Gubernur DK Jakarta. Kandidat yang kami usung adalah Mohamad Sohibul Iman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS," ujar Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024). Mabruri mengatakan Sohibul pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Sohibul, PKS mengalami kenaikan suara dan kursi secara signifikan dari 8,46 juta suara (6,77%) pada 2014 menjadi 11,49 juta suara (8,21%) di 2019, atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019. "Artinya beliau memiliki kepemimpinan yang teruji dalam membawa PKS naik kelas. Beliau juga memiliki jejak yang panjang di dunia politik. terpilih tiga kali menjadi Anggota DPR pada periode 2009-2014, periode 2014-2019, dan periode 2024-2029 dan sempat memimpin DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR," jelasnya. Mabruri menuturkan Sohibul juga dikenal sebagai cendekiawan muslim. Selain itu, kata dia, Sohibul memiliki banyak pengalaman sebagai pemimpin, salah satunya ialah sebagai Rektor Universitas Paramadina. "Pak Sohibul Iman ini figur yang tepat untuk memimpin Jakarta. beliau adalah perpaduan antara seorang birokrat yang handal, politisi yang mumpuni, dan intelektual yang disegani di dunia pendidikan," tuturnya. Simak juga Video 'PKS Sebut Dapat Tawaran Cawagub DKI dari Partai KIM, Ini Kata Gerindra': [Gambas:Video 20detik]

Pemerintah Ajak Masyarakat Ramaikan PON 2024

Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Brigjen Pol Aziz Andriansyah, meminta masyarakat meramaikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung di Aceh-Sumut pada 9-20 September 2024. "Kita ketahui bahwa PON ini adalah event empat tahunan yang di situ akan muncul bibit-bibit atlet atau olahragawan yang nantinya akan menjadi kebanggaan kita di tingkat internasional," kata Aziz usai media gathering di Hutan Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024). "Untuk itu kita perlu memberikan apresiasi kepada atlet dan penyelenggara agar gegap gempita PON XXI Aceh-Sumut tidak hanya dirasakan pada saat event saja, tetapi memberikan dampak positif yang banyak. Bukan hanya saat itu, tapi bisa pada masa depan," katanya melanjutkan. PON XXI Aceh-Sumut 2024 juga diharapkan bisa memperkenalkan cabang olahraga lain dan meningkatkan perekonomian. "Event ini bisa memunculkan bibit-bibit olahragawan yang baru. Kemudian, mengenalkan jenis-jenis olahraga yang baru. Semakin membuat masyarakat sportif, sehat, aktif, berprestasi, dan bisa menumbuhkan perekonomian bagi daerah penyelenggara," ucap Aziz. PON XXI Aceh-Sumut 2024 baru akan dibuka pada 9 September 2024. Upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, pukul 19.00 WIB. Meski demikian, sejumlah cabang olahraga sudah dipertandingkan seperti bola basket 5x5, sepak bola, hingga dayung. Dikutip dari laman resmi PON XXI Aceh, klasemen sementara dipimpin Provinsi Riau dengan perolehan 11 medali, disusul Jakarta yang meraih total 12 medali, dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan sembilan medali. Jakarta untuk sementara berada di peringkat kedua meski punya lebih banyak medali dari Riau karena kalah perolehan medali emas. Jakarta sejauh ini mendapat lima emas, sedangkan Riau mengumpulkan enam emas.

Anies Sebut Ingin Perjuangkan Perubahan, termasuk untuk Proses Pemilu di Masa Depan

Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyatakan ingin tetap memperjuangkan gagasan perubahan yang dia usung di Pilpres 2024. Hal tersebut, kata dia, termasuk perubahan bagi proses Pemilu di masa yang akan datang. "Kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan termasuk perubahan dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik," kata Anies di Markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. Serba-serbi Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno Menurut Anies, banyak problem di Pemilu 2024 yang harus diperbaiki untuk menghadapi proses pemilihan di masa depan. Anies memberikan contoh beberapa masalah yang dia sebut disaksikan sendiri oleh masyarakat dan media. Di antaranya, kata dia, soal kebijakan pemerintah, aturan yang berlaku, hingga eksekusinya di lapangan. Salah satu masalah yang ramai dibicarakan selama Pemilu 2024 adalah keberpihakan pemerintahan Presiden Jokowi kepada pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Banyak pihak menuding Jokowi telah memanfaatkan berbagai kebijakan dan aturan pemerintah untuk memenangkan Gibran, putranya. Prabowo dan Gibran pun telah dinyatakan menang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Muncul Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada 2024, Pengamat Ungkap Penyebabnya Anies menyampaikan hal-hal yang memungkinkan itu terjadi harus dikoreksi. "Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Tadi malam saya sampaikan, supaya tidak terulang lagi," ucap Anies. Menurut Anies, hasil dan proses adalah sama pentingnya dalam Pemilu. Jika prosesnya benar, kata dia, maka hasilnya juga akan benar. "Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula," ujarnya. Maka dari itu, Anies mengatakan gugatan sengketa Pemilu yang diajukan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pilpres 2024 bukan sekedar formalitas saja. "Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, bukan di situ. Tapi tentang substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies berharap langkah-langkah tersebut bisa berkontribusi terhadap perubahan atas proses pemilihan di masa depan. "Dengan begitu insyaallah generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk dalam proses demokrasi," ujarnya.

Jejak Suswono yang Masuk Bursa Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Pernah Bela Anies Baswedan

Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan dirinya akan maju di Pilgub Jakarta 2024. Politikus Golkar itu menyatakan telah mendapat tugas partai untuk maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Keputusan itu disampaikan Ridwan Kamil usai mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 8 Agustus 2024. Ridwan Kamil menyebutkan Airlangga telah menegaskan penugasan di Pilkada Jakarta dalam pertemuan yang berlangsung terutup itu. "Bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur Daerah Khusus Jakarta dari Partai Golkar. Jadi informalnya begitu," kata Ridwan Kamil di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Kamis malam, 8 Agustus 2024. Meski saat ini Ridwan Kamil masih belum terang-terangan terkait sosok yang akan mendampinginya menjadi Calon Wakil Gubernur, Tempo mendapatkan informasi bahwa anggota Koalisi Indonesia Maju sudah menyepakati Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Suswono, sebagai calon cawagub Ridwan Kamil. Sejumlah petinggi KIM yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu membenarkan informasi tersebut. Beberapa sumber Tempo di KIM mengatakan koalisinya memilih kader PKS di posisi cawagub karena partai ini menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Adapun Suswono dipilih sebagai jalan tengah dari dua faksi di PKS yang disebut-sebut berbeda sikap dalam menghadapi Pilkada Jakarta. Faksi pertama tetap hendak mengusung Anies sebagai calon gubernur. Faksi lainnya memutuskan untuk bergabung ke poros Partai Gerindra. Lantas siapakah sebenarnya sosok Suswono yang dikabarkan akan mendampingi Ridwan Kamil? Profil Suswono Suswono lahir pada 20 April 1959. Ia merupakan anak dari Asyraf dan Suranthi. Suswono adalah alumni Institut Pertanian Bogor yang mengambil konsentrasi di bidang Ekonomi Peternakan dan Agribisnis. Suswono pernah menjabata sebagai Tenaga Ahli Menteri Kehutanan pada tahun1999-2001. Suswono memilih berkarier sebagai politikus dan bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera. Melalui PKS ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI dapil Jawa Tengah untuk periode 2004-2009. Di tahun 2009 setelah lepas jabatan dari anggota DPR Suswono diangkat menjadi Menteri Pertanian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat dari tahun 2009-2014. Pada tahun 2017 kader PKS tersebut juga pernah maju dalam pilkada Brebes berpasangan dengan Ahmad Mustaqqin. Namun, pada pencalonan tersebut Suswono gagal meraih kursi karna kalah dengan Idza Priyanti dan Narjo. Hingga saat ini Suswono masih aktif sebagai anggota PKS dan menjabata seagai Ketua Pertimbangan Pusat. Pada tahun 2013 nama Suswono pernah mencuat ke publik, lantaran terseret dalam kasus korupsi pengurusan impor daging sapi. Ia sempat diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk tersangka Lutfi Hasan Ishaaq, koleganya di PKS. Sebelumnya Suswono yang merupakan kader PKS juga sempat menjadi tim sukses pasangan Calon Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pemilu 2024 lalu. Dalam sebuah acara halal bihalal kader DPD Kota Bogor di GOR Pajajaran, Suswono menggelorakan dukunga terhadap Anies, Suswono juga mengajak para kader PKS agar memenangkan partainya dan juga Anies. "Jadi oleh karena itu, siap berubah? Siap melakukan perubahan? Maka kuncinya satu, jadikan Pak Anies Presiden Republik Indonesia. Siap memenangkan? (siap) Alhamdulillah," katanya, seperti dilansir dari Antara. "Siap kerja? Berjihad artinya sungguh-sungguh. Itulah bagian dari ikhtiar kita. Menangkan Pak Anies, Insya Allah Indonesia akan berubah," ujarnya. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan sosok berinisial S akan menjadi calon wakil gubernur yang mendampinginya maju di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta. Saat ditanya asal partai tentang sosok S, Ridwan Kamil tak menjawab. Dia juga tak mau menjawab warna partai yang berinisial S itu. Ridwan Kamil hanya menyebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. TIARA JUWITA | SAVERO ARISTIA WIENARTO | FRANSISCA ROSANA| ERWAN HERMAWAN | HUSSEIN DONGORAN Pilihan Editor: Zulhas Akui Suswono Masuk Bursa Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Polisi Kejar Pelaku Pencurian Modus Pecah Kaca Mobil di Bekasi

Polsek Bekasi Selatan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian modus pecah kaca yang menimpa perempuan bernama Lady (29) di Grand Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Untung mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari korban yang mengaku kehilangan satu unit laptop dan BPKB mobil. "Kami berusaha untuk ungkap kembali kasus pecah kaca, terutama DPO yang masih dikejar oleh buser (buru sergap)," ujar Untung saat dikonfirmasi, Senin (25/3/2024). Sejauh ini, pihak kepolisian telah memasang spanduk imbauan di berbagai tempat agar warga Bekasi meningkatkan kewaspadaan. Pencurian modus pecah kaca ini bukan kali pertama terjadi di Bekasi Selatan, karena itu polisi mengencarkan patroli pada jam rawan tindak kejahatan. "Kami memasang spanduk imbauan, mengedukasi tukang parkir dan melaksanakan patroli bersama dengan keamanan Galaxy," imbuh Untung. Sebelumnya diberitakan, Lady menjadi korban perampokan modus pecah kaca mobil saat makan malam bersama temannya, Mayang, di wilayah Grand Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Mayang menuturkan, saat itu dia dan Lady sedang bersantap malam di restoran Timur Tengah, Jumat (22/3/2024), sejak pukul 18.50 sampai 20.05 WIB. Usai makan, Lady dan Mayang terkejut melihat kaca mobil sebelah kanan dalam kondisi pecah dan barang berharga di dalam mobil hilang. "Barang-barang berharga yang hilang kalau laptop (kantor) Lenovo Thinkpad seharga Rp 26 jutaan, BPKB mobil, untuk kaca pecah sekitar Rp 1-2 juta," kata Mayang.

#BanjirJakarta4niesDimana BMW hanyut mengikuti sunatullah”

Lokasi kejadian, Perumahan Laverde, adalah di Serpong. Secara administratif BUKAN wilayah DKI. NARASI #BanjirJakarta4niesDimana Mobil BMW hanyut mengikuti sunatullah. Seperti kata pak @aniesbaswedan ????.

Video Tentara Cina sdh mulai beraksi dan sdh berani melawan tentara kita”

Akun Twitter Jara_Mbojo (twitter.com/umaralims) pada 11 April 2024 mengunggah sebuah video dengan narasi: *COPAS*, Benar apa tidak. Kedaulatan negara bagaimana?, *APA YANG DIKUATIRKAN SUDAH MENJADI KENYATAAN* Tentara Cina sdh mulai beraksi dan sdh berani melawan tentara kita. PERHATIKAN...TENTARA CINA ..

Jokowi Ungkap Lebih dari 2,1 Juta Situs Judol Sudah Ditutup

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tidak berjudi. Ia melaporkan sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online (judol) sudah ditutup. "Di sisi lain pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judol sudah ditutup dan satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk," ujar Jokowi dalam siaran pers melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/6/2024). Jokowi berharap dapat mempercepat pemberantasan judi online. Menurutnya, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, dan lintas batas. "Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan kita sendiri dan juga pertahanan pribadi-pribadi kita masing-masing," tutur Jokowi. "Saya mengajak seluruh tokoh agama tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online," tambahnya. Jokowi mewanti-wanti masyarakat agar tak berjudi. Ia menyarankan masyarakat untuk menabung ketimbang menghabiskan uang untuk judi. "Saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung-tabung atau dijadikan modal usaha," ucapnya. Simak juga Video: Budi Arie Ogah Disalahkan Sendiri soal Maraknya Judi Online [Gambas:Video 20detik]

Lawan Serangan Udara Rusia, Ukraina Gunakan F-16 Bantuan Barat

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa militernya mengerahkan jet tempur F-16 untuk menjatuhkan pesawat nirawak dan rudal yang ditembakkan Rusia. Dia menyebut pesawat jet itu merupakan pasokan dari negara-negara barat.Dilansir AFP, Selasa (27/8/2024), Zelensky mengumumkan awal bulan ini bahwa Ukraina telah menerima gelombang pertama jet tempur yang dijanjikan oleh negara-negara Barat. Namun, menolak untuk menyatakan berapa banyak yang telah dikirimkan."Kami telah menghancurkan beberapa rudal dan pesawat nirawak menggunakan F-16," kata Zelensky dalam bahasa Inggris pada konferensi pers di Kyiv pada hari Selasa tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ia mengatakan pada konferensi pers bahwa Ukraina masih membutuhkan lebih banyak jet.Ia mengatakan kepada AFP pada bulan Mei bahwa Kyiv membutuhkan setidaknya 120 untuk mencapai "kesetaraan" dengan Rusia.Selama lebih dari dua tahun, Ukraina telah memohon kepada mitra-mitra Baratnya untuk membeli pesawat tersebut -- yang telah lama dianggap sebagai permata dalam daftar panjang perangkat keras militer yang diminta Kyiv.Diketahui, militer Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina, Senin(26/8) pagi. Targetnya adalah fasilitas infrastruktur energi penting.Ribuan warga Kyiv, Ukraina, kembali terpaksa berlindung di jalur-jalur kereta bawah tanah setelah Rusia melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran.

Khanzarof : Hasil Cloning Dokter Hewan Amerika dan Rusia yang berasal dari Campuran Kambing dan Babi

Allah mnciptakan Mahluk Di Dunia,ttpi mereka Cloning Astaghfirullah HASIL CLONING DOKTER2 HEWAN AMERIKA DAN RUSIA BERHASIL MENCIPTAKAN BINATANG BARU YG DIBERINAMA KHANZAROF Campuran KAMBING +BABI MENGHASILKAN BINATANG YG NAMANYA *KHANZAROF* DINYATAKAN HARAM BAGI MUSLIM

Cak Imin: Prabowo Presiden Sudah Takdir dan Pilihan Baik

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan terima kasih kepada Ketum NasDem Surya Paloh bisa ikut terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Cak Imin mengatakan jika kalah merupakan hal biasa. Hal itu disampaikan Cak Imin saat pidato politiknya dalam acara Harlah ke-26 PKB, di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Cak Imin meyakini Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih merupakan sudah ditakdirkan. "Saya yakin Allah telah mentakdirkan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan datang dan ini sudah pilihan baik, namanya kalah itu biasa aja dalam sebuah persaingan Pak Dasco," kata Cak Imin. Cak Imin mengaku senang dapat terlibat menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Cak Imin pun menceritakan dirinya bersama Surya Paloh menyusun koalisi di Pilpres pada detik terakhir. "Tapi saya terima kasih bang Surya Paloh, saya bisa ikut hadir dalam Pilpres 2024, karena detik-detik terakhir saya bersama bang Surya Paloh menyusun koalisi yang alhamdulillah bisa mewarnai demokrasi di 2024 ini," ujarnya. "Kalau istilah NU-nya kita bersyukur, saya pribadi bersyukur, PKB bersyukur setidaknya minimal kita telah melaksanakan kewajiban kifayah sebagai parpol yang memahami demokrasi dan kompetisi yang sehat," imbuh dia.

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI disebut telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan sejak pekan lalu. Salah satu tujuannya, untuk mengetahui penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal atau UKT yang mencuat belakangan ini. "Mulai Senin akan mulai sidang-sidang, tidak hanya soal UKT, tapi juga biaya pendidikan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, Ahad, 19 Mei 2024, seperti dikutip dari Tempo. Ini Kritik Eks Wakil Presiden JK kepada Menteri Nadiem Makarim Dalam panja tersebut, kata politikus Partai Demokrat itu, komisinya akan mengundang pihak-pihak terkait, seperti penyelengara pendidikan, pengamat pendidikan, dan pelaksana pendidikan. Upaya mendesak serta mengawasi pemerintah untuk menyelesaikan isu biaya kuliah mahal ini bakal menghadirkan para mahasiswa, guru, orang tua siswa, dan pemerintah daerah (Pemda). Dari sisi pemerintahan, selain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), lanjut Dede, panja juga akan menghadirkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). AHY: Perjuangan Partai Demokrat Tak Berubah Meski Dukung Pemerintah Prabowo "Targetnya untuk mengetahui sebenarnya berapa standar biaya pendidikan yang harus disiapkan, baik oleh negara maupun masyarakat karena pendidikan adalah investasi sumber daya manusia, bukan industri," tutur Dede. Panja ini, lanjut Dede, akan membahas apakah anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sudah tepat sasaran atau mungkin sebenarnya masih belum sesuai harapan. "Sehingga kita bisa tahu kenaikan itu niscaya atau tidak, serta di mana peran pemerintah dalam mengantisipasi mahalnya biaya pendidikan," katanya. Senada Dede, anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menjelaskan, rapat penyusunan agenda Panja Pembiayaan Pendidikan, termasuk UKT sebagai bagian dari pendidikan tinggi sudah dimulai sejak pekan lalu. Adapun soal Kemenkeu dan Kemendagri turut dihadirkan, lanjutnya, karena menyangkut transfer daerah. "Panja ini menargetkan klarifikasi kebutuhan pembiayaan pendidikan nasional, mengklarifikasi sumber pembiayaan pendidikan nasional dari APBN sebesar 20 persen dan peruntukkannya. Baik alokasi untuk pembiayaan fungsi pendidikan dan pembiayaan pendidikan, yang dalam hal ini dikelola oleh kementerian pendidikan," kata Andreas. Selanjutnya: Imbauan Anies

Anies Baswedan Berbicara dengan Lukisan Orang Tidur yang Tidak Dikenal

#anisngomongsamalukisan

Airin soal Statusnya di Golkar: Sampai Hari Ini Saya Nggak Tahu

Ketua DPD Golkar Banten, Airin Rachmi Diany resmi diusung PDIP bersama Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi untuk maju dalam Pilgub Banten. Usai menerima surat rekomendasi, Airin mengaku tidak mengetahui statusnya di Partai Golkar usai tak diusung di Pilgub Banten."Sampai hari ini saya nggak tahu, tapi yang pasti kita akan fokus dulu, kita akan fokus dulu terhadap proses pemenangan," ujar Airin kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024). Airin menjawab pertanyaan wartawan soal statusnya apakah masih kader Partai Golkar atau tidak.Golkar sendiri diketahui sudah mengusung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Airin menjelaskan sebelumnya Golkar memberikan dukungan penuh kepadanya. Bahkan, kata dia, mantan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto dan mantan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus masih memberikannya surat keputusan. "Karena saya mendapatkan surat penugasan, bahkan SKEP, Surat Keputusan, Pak Airlangga Hartarto dan Pak Lodewijk saat menjadi Ketum dan juga Sekjen. Ini suatu hal yang pasti dan sangat-sangat mengagetkan bagi saya juga dan tentunya juga bagi teman-teman di lapangan," terang Airin."Saya juga sama sebagai Ketua PPG (Perempuan Partai Golkar), Ketua DPD Golkar, dan juga sebagai Pengurus DPP, turun bersama-sama, bareng teman-teman dan mesin Partai Golkar. Ini lagi pada ya begitulah, tahu sendiri teman-teman," pungkasnya.Sebelumnya, Airin juga menanggapi terkait partainya yang telah resmi mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten. Airin mengaku memahami hal tersebut."Saya memahami, sebagai kader memahami apa yang menjadi keputusan walaupun sedikit tidak paham. Bisa dimengerti ya?" kata Airin.Diketahui, Airin bersama Ade Sumardi hari ini resmi diusung oleh PDIP untuk maju di Pilgub Banten. Airin akan menghadapi Andra Soni yang diusung oleh partainya.Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai posisinya telah keluar dari Golkar dan masuk PDIP atau tidak, Airin mengaku ingin fokus terhadap Pilgub Banten terlebih dulu. Airin menyampaikan dalam waktu dekat akan segera mendaftar ke KPU."Hari ini nggak (gak masuk PDIP), kita fokus dulu, kita fokus besok saya dengan Pak Ade dan teman-teman dari kabupaten kota sedang melihat berkas-berkas kelengkapan," ujarnya.Lihat Video: Golkar Dukung Andra Soni di Pilgub Banten, Airin: Saya Memahami[Gambas:Video 20detik]

Hujan Deras, Jalur Wonosobo-Dieng Longsor dan Retak!

Hujan dengan intensitas tinggi membuat jalur wisata menuju Dieng dari Wonosobo retak hingga longsor. Akibatnya, kendaraan roda empat melintas secara bergantian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonosobo Dudy Wardoyo mengatakan hal itu akibat hujan deras selama 3 jam. Lokasi tepatnya di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar. "Di Kilometer 21, tepatnya di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, itu retak dan longsor. Panjang sekitar 20 meter dan tinggi 5 meter," ujar Dudy saat dihubungi, dilansir detikJateng, Kamis (11/1/2024). Untuk penanganan sementara saat ini, warga setempat dan sejumlah relawan tengah melakukan pengamanan jalan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi longsor susulan di lokasi tersebut. "Dari warga, pemerintah desa, dan relawan membersihkan jalan dan melakukan pengamanan. Membuat rambu jalan sementara," katanya. "Untuk akses jalan tetap bisa dilalui sepeda motor dan kendaraan roda 4. Tetapi memang untuk saat ini bergantian," tambahnya. Baca selengkapnya di sini.

Tak Terima Dilaporkan ke Polisi gegara Jeruk, Anak-Menantu di Jember Gugat Ibu

Dasri (24), warga Dusun Pucuan, Desa Sidomulyo, Semboro, Jember, Jawa Timur, menggugat ibu kandungnya sendiri, Minati (70). Gugatan yang dilayangkan terkait hak waris.Dilansir detikJatim, Kamis (15/8/2024), Dasri tidak seorang diri mengajukan gugatan. Cucu kandung Dasri, Yunus Pratama Muzakki (24); dan menantunya, Muzakki Rahman (49), juga melayangkan gugatan.Sidang perdana terhadap Minati sudah dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Jember hari ini. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Lukman Hakim, Minati mendatangi kantor Pengadilan Negeri Jember. Sedangkan pihak penggugat hanya diwakili kuasa hukumnya, Dialena. Lukman menjelaskan, gugatan ini bermula saat pihak penggugat, yakni anak, mantu, dan cucu kerap memanen buah jeruk milik Minati secara diam-diam. Karena merasa buah jeruknya kerap hilang, Minati akhirnya lapor ke Polsek Semboro.Dari penyelidikan yang dilakukan Polsek Semboro, diketahui bahwa pelaku pencurian buah jeruk tersebut adalah anak, menantu, dan cucunya sendiri.Sementara Dialena, selaku kuasa hukum penggugat, menyatakan gugatan yang dilayangkan kliennya bukan untuk perkara lain. Dia menyebutkan gugatan itu hanya semata-mata agar Minati mencabut laporan pidana pencurian di Mapolsek Semboro.Baca berita selengkapnya di sini.

Nasdem Minta Pemberantasan Korupsi Kedepankan Pencegahan, Bukan Represif dan Sensasional

Partai Nasdem merekomendasikan penegak hukum mengedepankan pencegahan dibandingkan penindakan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini tertuang dalam rekomendasi hukum dan pemberantasan korupsi dalam Kongres III Partai Nasdem 2024. "Pemberantasan korupsi ke depan lebih diarahkan kepada pendekatan preventif atau pencegahan, memperbaiki sistem, bukan represif-sensasional," kata Anggota Steering Committee (SC) Kongres III Partai NasDem, Martin Manurung dalam konferensi pers, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024). Partai Nasdem juga merekomendasikan Pemerintah dan DPR membuka akses partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan legislasi, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Institusi penegak hukum juga diminta membuka diri bagi pengawasan, keluhan dan kritik dari masyarakat, tanggap dan segera melakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan, penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan yang terjadi. Dalam rekomendasi ini, Pemerintah dan DPR juga diminta segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata dan segera merancang revisi UU tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini, kata Martin, perlu dilakukan agar penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan dan berkeadilan bagi para pencari keadilan dapat diwujudkan. "Negara harus menjamin Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja secara independen/merdeka, terbebas dari segala bentuk intervensi yang berpotensi mempengaruhi proses penegakan hukum," ucapnya.

Stanford Mau Bangun Kampus di IKN, Kemendikbud: Kami Belum Terima Usulan Itu

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengaku belum menerima usulan Stanford University dari Amerika Serikat yang akan membangun kampus cabang di Ibu Kota Negara (IKN). "Sampai hari ini kami belum menerima usulan Stanford University untuk membuka kampus cabang di IKN," kata Dirjen Pendidikan Tinggi Ristek Kemdikbudristek, Nizam saat dihubungi, Sabtu 9 Maret 2024. Terkendala Cuaca, Menhub Sebut Progres Pembangunan Bandara IKN Sudah Signifikan Karena tak menerima usulan itu, Nizam mengaku tak mengetahui persiapan Stanford University membangun kampus di IKN. Sejauh ini, Nizam mengatakan, hanya ada 4 kampus luar negeri yang sudah membuka cabang di Indonesia. Keempatnya yakni Monash University, Western Sydney University, Deakin University, dan Lancaster University. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Bambang Susantono sebelumnya mengatakan, Stanford University akan membangun kampus di IKN pada Mei 2024. "Kita juga bekerja sama dengan sekolah internasional ternama yakni Stanford University, mudah-mudahan nanti pada Mei mereka mulai membangun kampus," ujar Bambang Susantono dalam seminar daring, Jumat, 8 Maret 2024. Bambang menambahkan bahwa Stanford University mulai membangun kampus untuk riset terlebih dahulu di IKN. Selain Stanford University di IKN, ada tujuh hingga delapan kampus internasional seperti Universitas Leiden yang siap masuk ke IKN. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Prof. Mohammed Ali Berawi. Jokowi akan Berkantor di IKN hingga Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Ini Persiapannya "Karena kita menyiapkan planning yang berbagai macam dan standarnya internasional, maka banyak sekali organisasi yang ingin agar IKN menjadi living lab," kata Bambang. Menurut dia, semua pendekatan baru dari perencanaan kota dan wilayah dites dan diuji coba di IKN seperti nature based solution, kota ramah anak, ramah gender, memiliki Intelligent Transportation Systems (ITS). Ia mengklaim PBB dengan 13 unit di bawahnya langsung mendukung IKN. "Saya ingin menyampaikan bahwa dunia internasional mulai masuk ke IKN, dalam arti untuk melihat knowledge," kata Bambang.

AS Ancam Warganya Jika Tolak Ikut Perang Melawan Rusia

Channel YouTube DUNIA BERITA (https://www.youtube.com/@duniaberita2029) pada 5 Maret 2023 mengunggah video dengan klaim bahwa pemerintah Amerika Serikat memberikan ancaman hukuman penjara kepada warganya yang menolak ikut perang melawan Rusia. Ancaman tersebut muncul tak lama setelah Moskow membuka pusat rekrutmen militer untuk pasukan asing. Berbagai penolakan dan unjuk rasa pun terjadi di beberapa kota di Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden mengumumkan ancaman tersebut.

Video Berita Terkini ~ Resmi❗Megawati Bersama Prabowo Akhirnya Sepakat, Ganjar Resmi Diusung 2 Partai Ini!”

Narasi pada judul video: Berita Terkini ~ ResmiMegawati Bersama Prabowo Akhirnya Sepakat, Ganjar Resmi Diusung 2 Partai Ini! Narasi pada thumbnails: BREAKING NEWS!!! MEGA CALONKAN GANJAR ! KONFERENSI PERS DISIARKAN LANGSUNG

Akun Telegram Modalku Berisi Ajakan Investasi

Beredar beberapa akun Telegram Modalku dengan nama pengguna MODALKU INVESTASIKU (https://t.me/ModallkuIDN) dan MODALKU PINJAMANKU (https://t.me/ModallRakyatt). Akun Telegram tersebut berisi ajakan investasi dengan nominal minimal sebesar Rp1 juta dan skema bunga dalam jumlah besar.

[POPULER JABODETABEK] Anies Putuskan Tak Maju Pilkada Jabar 2024 | Ojol Keluhkan Pemasukan yang Menyusut

Berita tentang Anies Baswedan yang memutuskan tak maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024 ramai dibaca di kanal Megapolitan Kompas.com pada Jumat (30/8/2024). Sementara itu, berita mengenai tiga calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta juga banyak dibaca. Kemudian, berita tentang para driver ojek online (ojol) yang mengeluhkan pemasukan terus menyusut turut menarik perhatian dan banyak dibaca. Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek yang disebutkan di atas: Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, telah mengonfirmasi batalnya Anies maju dalam Pilkada Jawa Barat. "Sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat," kata Sahrin saat ditemui di basecamp tim operasional Anies Baswedan di Jalan Brawijaya X, Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2024). Alasannya, Anies merasa tidak ada aspirasi dari warga Jabar untuk memajukan dirinya, berbeda dengan di Jakarta. "Hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jabar dan di Jakarta. Di Jakarta, ada aspirasi, di Jawa Barat memang baru kali ini," kata Sahrin. Namun, Sahrin tidak mau menjawab potensi Anies di Pilkada Jakarta meski telah mengonfirmasi batalnya Anies dalam Pilkada Jabar. "Kita kan masih bicara soal Jawa Barat ya tadi. Selesai dulu ya. Yang lainnya nanti besok akan disampaikan oleh Mas Anies secara langsung," tutup Sahrin. Baca selengkapnya di sini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah menutup pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024. Pendaftaran bacagub dan bacawagub Jakarta dibuka selama tiga hari, sejak Selasa (27/8/2024) hingga Kamis (29/8/2024) pukul 23.59. Kini, ada tiga pasangan calon yang mendaftar. Ketiganya adalah pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendaftar ke KPU Jakarta pada Rabu (28/8/2024).

Video Penganiayaan Buruh Pribumi di Sulawesi

Akun Twitter dengan nama pengguna Mencaricinta99 mengunggah sebuah video yang menunjukkan aksi penganiayaan terhadap seorang pria. Dalam utas yang sama, akun Twitter tersebut juga menyatakan bahwa korban penganiayaan adalah seorang buruh pribumi di Sulawesi.

Seluk-beluk Masa Tenang dalam Pemilu 2024

Mulai hari ini, 11 Februari 2024, menandai dimulainya masa tenang untuk Pemilu 2024, yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, dimulai pada Minggu, 11 Februari 2024, dan berakhir pada Selasa, 13 Februari 2024. Tim Kampanye Donald Trump Cari Cara Menangkan Suara dari Kalangan Kulit Hitam "Mungkin hanya Indonesia yang memulai konsep hari tenang. Hari tenang adalah ciri khas pemilu Indonesia," kata Anggota KPU, Idham Kholik saat menjadi narasumber Konsolidasi Nasional Persiapan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu, di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Masa tenang merupakan periode ketika segala aktivitas kampanye Pemilu dilarang dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Peserta Pemilu tidak diizinkan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun selama masa ini. "Saya berharap semua pihak, termasuk media dapat mematuhi aturan terkait masa tenag karena masa tenang menjadi salah satu dari 11 tahapan pemilu," kata Idham Paslon Pilgub Jakarta Diduga Telah Lakukan Sosialisasi, KPU DKI Bilang Begini Hal yang sama berlaku untuk media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran, yang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau konten lain yang berhubungan dengan kegiatan kampanye selama masa tenang, sesuai dengan Pasal 56 Ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Larangan ini berlaku untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan atau kerugian dari kegiatan kampanye selama periode ini. Pada masa tenang Pemilu 2024, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 275 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye. Oleh karena itu, berikut adalah larangan yang berlaku untuk semua pihak: 1. Tidak diizinkan menggelar pertemuan terbatas.2. Tidak diizinkan mengadakan pertemuan tatap muka.3. Tidak diizinkan menyebarkan bahan kampanye Pemilu kepada umum.4. Tidak diizinkan memasang alat peraga di tempat umum.5. Tidak diizinkan menggunakan media sosial untuk kampanye.6. Tidak diizinkan berkampanye melalui iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.7. Tidak diizinkan mengadakan rapat umum.8. Tidak diizinkan menggelar debat Pasangan Calon tentang materi kampanye pasangan calon. Semua peserta dalam Pemilu, termasuk calon dan tim kampanye, harus mematuhi ketentuan dan larangan yang berlaku selama masa tenang. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius. Pasal 523 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Di sisi lain, ketika masa tenang, lembaga survei juga dilarang untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat yang berkaitan dengan pemilu. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berakibat pada sanksi pidana dan denda belasan juta rupiah seperti yang tercantum dalam Pasal 509 UU Pemilu yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Yasonna Diganti, Ganjar Tak Yakin Perpanjangan Pengurus PDIP Harus Lapor Presiden

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menduga alasan pencopotan elite PDIP, Yasonna Laoly, dari jabatan Menkumham karena memperpanjang masa kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo tak yakin hal internal partai harus dilaporkan ke presiden."Saya kira nggak ada hubungannya itu ya, saya tidak yakin apakah semua harus dilaporkan pada soal itu," kata Ganjar kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).Ganjar menilai kebijakan Yasonna saat menjabat Menkumham dalam mengesahkan perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP tidak perlu dilaporkan ke presiden. Sebab, lanjut dia, kebijakan itu tak memiliki dampak luas ke masyarakat. "Ketika kewenangan itu penuh pada menteri, presiden saya kira yakin, percaya betul menteri dengan kewenangan masing-masing bisa menyampaikan, kecuali itu akan berdampak luar biasa pada masyarakat," ucapnya."Kalau ini kan urusannya sangat internal banget, nggak saya kira," ujarnya.Meski demikian, Ganjar menilai reshuffle merupakan hak presiden. Namun, Ganjar menilai selama 10 tahun, Yasonna sudah bekerja baik sebagai Menkumham."Hanya menjadi pertanyaan kira-kira adalah kenapa reshuffle dilakukan? Kalau atas dasar performance, rasa-rasanya hampir 10 tahun, kalau Pak Laoly sih oke ya, dari ESDM juga saya kira oke. kecuali ada masalah," paparnya."Nah terkait dengan itu tentu yang tahu adalah presiden. Tapi Pak Laoly sendiri saya senang mendengarnya, kami siap kapan pun. Dan beliau akan kembali ke parlemen. Bahkan jauh hari sebelum itu, Pak Laoly menyampaikan mungkin sekitar bulan September pun secara etis akan mundur karena nanti Oktober akan dilantik," jelasnya.Sebelumnya PDIP mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mencopot Menkumham Yasonna Laoly pada reshuffle kabinet hari ini. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menduga pencopotan itu berkaitan dengan Yasonna yang tidak melaporkan pengesahan perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP kepada presiden."Karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng."Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham," ungkapnya.Simak Video: Jadi Menkumham, Supratman Andi Agtas Mundur dari DPR[Gambas:Video 20detik]

Pilkada 2024 Diikuti 51 Paslon Independen, Terbanyak Tingkat Kabupaten

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 51 pasangan calon (paslon) maju lewat jalur independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Jumlah paslon tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang terhitung hingga Kamis (29/8/2024) pukul 23.59 WIB. Pelaksana tugas Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, 51 paslon independen tersebut terdiri dari satu paslon untuk gubernur dan wakil gubernur. Kemudian 38 paslon untuk bupati dan wakil bupati dan 12 paslon untuk wali kota dan wakil wali kota. "Jadi total pencalonan perseorangan (independen) tercatat 51 pasangan calon," ujar Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Sementara, jumlah paslon kepala daerah yang diusung partai politik sebanyak 1.467 paslon. Rinciannya, 100 paslon tingkat provinsi, 1.095 paslon tingkat kabupaten, dan 272 paslon tingkat kota. "Total 1.467 paslon," ungkap Afifuddin. Selanjutnya, untuk wilayah dengan nol paslon atau tidak ada yang mendaftar, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, nihil daerah. "Artinya semua kabupaten/kota ada paslon yang mendaftar. Kemarin sempat agak malam masih ada yang kosong tapi sudah ada yang mendaftar di saat sebelum penutupan jam 24.00," imbuh dia.

Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, BEM USU: Hanya untuk Redakan Kemarahan Masyarakat

Ketua Badan Eksekutif Mahahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU), Aziz Syahputra, mengatakan, keputusan pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di 2024 hanya untuk meredakan kemarahan masyarakat. Aziz menilai, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, tidak serius menyelesaikan masalah pendidikan tinggi. Alasannya, Nadiem belum mencabut Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Ini Kritik Eks Wakil Presiden JK kepada Menteri Nadiem Makarim Padahal, aturan itu yang menjadi penyebab kampus menaikkan UKT. "Apabila benar-benar serius ingin membatalkan kenaikan UKT, Mendikbud harus sepakat pendidikan tinggi itu bukan lagi kebutuhan tersier," kata Aziz saat dihubungi, Rabu 29 Mei 2024. Selama aturan itu belum dicabut, UKT berpotensi akan mengalami kenaikan di tahun berikutnya. Potensi ini bahkan sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu. "Pernyataan Nadiem juga menafsirkan bahwa kenaikan UKT bukan hal yang tidak mungkin akan naik di tahun berikutnya," kata Aziz. UKT di USU sendiri mengalami kenaikan 30 sampai 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. UKT di USU terdiri dari delapan kelompok. Kenaikan terjadi pada kelompok UKT tiga sampai delapan. Mahasiswa USU Tewas Setelah Jatuh Ke Jurang Gunung Sibayak Kenaikan UKT tertinggi berada di Fakultas Kedokteran Gigi. UKT kelompok 8 di Fakultas Kedokteran Gigi sebesar Rp10 juta di 2023. Saat ini UKT tertinggi Fakultas Kedokteran Gigi sebesar Rp17 juta. Nadiem Makarim sebelumnya menyampaikan pembatalan kenaikan UKT di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin kemarin, 27 Mei 2024. Menurut Nadiem, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini.

KPU Pastikan Gelar Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Sebelum 20 Maret

KPU RI memastikan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, akan dilaksanakan sebelum 20 Maret 2024. Sebab, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional paling lambat di tanggal tersebut. "Tanggal 20 Maret 2024 itu adalah penetapan hasil pemilu oleh KPU, maka dijadwalkan sebelum tanggal itu harus sudah ada rekapitulasi hasil penghitungan dan pemungutan suara di Kuala Lumpur," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024). Hasyim menyebut pihaknya saat ini masih menyusun jadwal tahapan PSU di Kuala Lumpur. Menurutnya, dalam penyusunan itu, KPU memperhitungkan durasi waktu yang diperlukan untuk pemutakhiran daftar pemilih, rekrutmen ulang KPPS, hingga identifikasi jumlah surat suara sisa yang dapat digunakan. "Itu juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan," ujar Hasyim. Sebelumnya, KPU RI akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, KPU berencana untuk meniadakan PSU dengan metode pos. "PSU di Kuala Lumpur akan menggunakan metode apa? Kan yang diulang atau direkomendasikan diulang adalah metode pos dan KSK (Kotak Suara Keliling). Kami mempertimbangkan untuk tidak menggunakan metode pos untuk PSU," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). Hasyim mengatakan kemungkinan PSU akan digelar dengan metode TPS dan KSK. Sebab, kata dia, metode pos di Kuala Lumpur kerap menjadi masalah. "Karena informasi di lapangan ini yang sering jadi problem, termasuk 5 tahun lalu pemilu di Kuala Lumpur juga yang problem adalah metode pos," ujarnya. "Sehingga kemungkinan PSU yang akan digunakan adalah metode TPS LN dan metode KSK, karena pemilihnya tersebar di beberapa tempat, sehingga yang jauh-jauh dari ibukota atau dari TPS itu akan dilayani KSK," sambungnya.

Di Depan Cak Imin, Presiden PKS Ajak PKB Dukung Anies-Sohibul di Jakarta

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengajak PKB untuk berkoalisi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Syaikhu menilai saat ini waktunya PKB untuk ikut mendukung PKS. Hal itu disampaikan Syaikhu dalam sambutannya saat acara Harlah ke-26 PKB, di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Syaikhu berharap kerja sama antara PKB dan PKS tidak hanya di Pilpres saja. "Tentu kami menyadari bahwa kolaborasi yang sudah dibangun ini jangan berhenti sampai Pemilu atau Pilpres saja," kata Syaikhu. "Tapi kiranya kita akan bangun juga pada kesempatan yang akan datang," sambungnya. Syaikhu pun menyinggung jika PKS telah mendukung Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres 2024. Menurutnya, saat ini giliran PKB yang mendukung PKS di Pilkada Jakarta. "Kemarin kita sudah usung Gus Ami untuk menjadi Calon Wakil Presiden RI, kiranya di 2024 di Pilkada kelak insyaallah bisa sama-sama Gus," ujarnya. Syaikhu kemudian membacakan pantunnya. Dalam pantun itu, Syaikhu menyampaikan keinginan agar PKB mendukung Anies-Sohibul. Berikut pantun Syaikhu: Ke Bekasi naik keretaTurunnya di Stasiun SudirmanPKS ajak PKB kolaborasi di JakartaDukung Anies dan Sohibul Iman

Kata PBNU, Muhammadiyah hingga PGI soal Jokowi Beri Izin Kelola Tambang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lewat aturan ini Jokowi mengatur izin tambang kepada ormas keagamaan. PP Nomor 25 Tahun 2024 ini ditetapkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan. Di beleid tersebut, landasan hukum untuk memberikan izin tambang mineral dan batu bara (minerba) kepada ormas keagamaan dimunculkan, salah satu ketentuan yang diperbarui terkait wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Lantas bagaimana respons organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan? Muhammadiyah mengatakan perizinan merupakan wewenang pemerintah. Meski, lanjut Muhammadiyah, harus ada syarat yang dipenuhi. "Terkait dengan kemungkinan Ormas keagamaan dapat mengelola tambang itu merupakan wewenang Pemerintah. Kemungkinan Ormas Keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat dihubungi, Minggu (2/6/2024). Abdul Mu'ti mengungkapkan sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait izin pengelolaan tambang tersebut kepada Muhammadiyah. Dia mengatakan jika nantinya ada penawaran, Muhammadiyah akan membahasnya dengan seksama agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat. "Sampai sekarang tidak ada pembicaraan Pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang. Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama," ujar Abdul Mu'ti. Dia menuturkan Muhammadiyah tak akan tergesa-gesa menyikapi hal ini. "Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," imbuhnya. Simak selengkapnya di halaman berikutnya. Simak Video: Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Menteri LHK: Ada Sayap BIsnisnya [Gambas:Video 20detik]

Surat Panggilan Tes Interview oleh PT Provices Indonesia

Beredar surat panggilan interview untuk calon karyawan baru yang mengatasnamakan PT Provices Indonesia. Pihak Provices Group menyatakan dalam akun resmi Instagram dan juga Facebook, bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat panggilan interview yang tengah beredar di masyarakat.

Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuai polemik setelah dirinya menjelaskan wacana pemberian bansos bukan untuk pelaku judi online, melainkan keluarga yang terdampak. Dikutip dari Antara, dalam keterangan yang didapat dari Muhajir setelah salat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, pada Senin, 16 Juni lalu ia menegaskan keterangan darinya jangan sampai dipotong. Istana Ungkap Opsi Jokowi Percayakan Jabatan Kabinet Kosong ke Plt hingga 20 Oktober "Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong. Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," katanya. Muhajir melanjutkan, jika gagasan pembagian bansos kepada keluarga korban yang terdampak judi online diusulkan Kemenko PMK dalam rapat persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Dalam satgas ini pembentukan struktur telah ditunjuk dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai ketua dalam struktur tim ad hoc. Kemudian Menko PMK akan menjadi Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang akan mendampingi kinerja Ketua satgas selama bertugas. Pembentukan satgas ini tekah tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, 14 Juni 2024. Sempat Molor, Menhub Klaim Pembangunan Bandara IKN Cukup Signifikan Banyak pro kontra yang datang soal wacana pemerintah ini. Satu pandangan menilai negara harus hadir dalam memberi perlindungan ekonomi. Sementara yang sebaliknya, menganggap judi online sudah membuat negara rugi. Hal ini juga akibat maraknya berita soal dampak judi online yang dirasakan oleh keluarga pelaku. Salah satu yang kontra datang dari Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda yang menganggap pelaku judi online tidak bisa dijadikan sebagai korban. "Mereka yang melakukan judi online secara sadar melanggar aturan negara. Mereka tidak bisa disebut korban," kata Nailul saat dihubungi pada Selasa, 18 Desember 2024. Menurut pendapat Nailul berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 keluarga penjudi online tidak masuk dalam kriteria bansos. Yang termasuk ke dalam penerima bansos hanya masyarakat yang masuk kategori miskin atau miskin ekstrem. Menurutnya hal ini saling bertentangan. Sementara itu pendapat berbeda datang dari Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menurut Asep bantuan untuk keluarga yang terdampak dari pelaku judi online layak mendapat bansos. Dirinya berpendapat Pemerintah harus hadir kepada masyarakat kecil yang masih terbelenggu masalah-masalah judi online. Asep menambahkan yang dimaksud oleh Muhajir dalam hal ini juga sebagai bentuk perlindungan ekonomi. "Judol itu kan ada problem psikososial. Kalau orang kecanduan judi online dia akan berusaha menyenangkan sendiri nggak berpikir panjang. Kalau menguras harta sampai jatuh miskin, maka negara harus intervensi supaya keluarga dan anak bisa hidup layak." kata Asep dihubungi pada Selasa, 18 Juni 2024. Asep juga menambahkan jika masalah judi online juga menjadi persoalan mendasar kehidupan bernegara. Pemerintah harus membuat langkah sistematis untuk memberantas masalah sosial seperti judi online ini. "Kalau ini dibiarkan sekelompok orang menikmati mengkhianati bernegara. Duit naik ke atas, selain merusak sendi-sendi kehidupan," kata Asep. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa bansos tidak akan diberikan kepada pelaku judi online. Ramainya polemik terkait bansos pelaku judi online telah dijawab dengan tegas oleh Jokowi. "Nggak ada, nggak ada (Bansos untuk pelaku judi online)," kata Jokowi usai meninjau Program Bantuan Pompa Air, Karanganyar, 19 Juni 2024, dikutip dari keterangan video. SAVINA RIZKY HAMIDA | DANIEL A. FAJRI

Pemuda Bentangkan Spanduk Ganjar saat Jokowi Kunjungi Gunungkidul, PDIP: Dulu Relawan Jokowi

Sebuah video seorang pemuda membentangkan spanduk berisi dukungan terhadap capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melintas di Gunungkidul, Yogyakarta viral di media sosial. Jokowi pada Selasa 30 Januari 2024 melakukan kunjungan ke Gunungkidul untuk melakukan beberapa kegiatan seperti peresmian jalan hingga silaturahmi dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Presiden Jokowi Resmikan Empat Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Namun di tengah perjalanan, saat mobil kepresidenan melintasi depan Pasar Argosari, Wonosari, Gunungkidul dan membagikan kaos pada warga, tampak seorang pria ikut dalam kerumunan masyarakat. Ia membentangkan sebuah spanduk. Spanduk itu bertuliskan 'Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar!' Aksi pemuda itu lantas diketahui dan membuat seseorang pria yang diduga dari arah mobil kepresidenan yang mengenakan hodie abu-abu dan bermasker merebut spanduk pemuda tersebut. Letjen TNI Purn. AM Putranto Ketua Pemenangan Ahmad Luthfi Rival Eks Panglima TNI Andika Perkasa di Pilgub Jateng 2024 Dalam video viral lain yang berbeda, tampak pemuda pembawa spanduk sudah bersama Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas terkait aksi spanduk itu. "Dia (pemuda pembawa spanduk Ganjar) sempat di-uppercut (pria yang menyeret di video) pada bagian tenggorokan dan hidungnya, hidungnya patah," kata Endah saat dikonfirmasi Rabu 31 Januari 2024. Meski demikian, Endah yang juga Ketua DPRD Gunungkidul itumengatakan, pemuda itu sudah dibawa pulang dari rumah sakit dan berobat jalan. "Kondisinya dalam perlindungan kami dan sedang pemulihan dari trauma," ujar dia. Endah mengatakan alasan penghadangan terhadap pemuda yang membawa spanduk Ganjar itu karena dianggap membahayakan keselamatan Jokowi selaku kepala negara. "Saat adu argumen dengan saya, mereka mengatakan (yang menghadang dan merampas spanduk) dari tim pengamanan presiden, bukan dari kepolisian Gunungkidul," ujar Endah. Soal identitas pemuda yang membawa spanduk Ganjar itu, Endah sudah mengeceknya. "Sudah saya cek dia bukan kader partai (PDIP), bukan juga satgas, tapi relawan Ganjar, sebelumnya pernah di kelompok relawan Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019," kata Endah. Endah menyebut tindakan pengawal Jokowi pada pemuda pembawa spanduk itu sudah termasuk penganiayaan. Karena menyebabkannya terluka. "Semua biaya pengobatan kami (PDIP) yang menanggung, dari pihak luar tidak ada yang ikut campur," katanya. "Demi keamanan pemuda tersebut, dia kami bawa seiring keluarganya, takutnya karena menjadi berita dia mendapatkan intimidasi dan perlakuan yang tidak diinginkan dari pihak aparat," kata dia. Pengamanan pemuda itu sesuai arahan Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis sampai kesehatannya pulih. Endah mengutuk keras kejadian ini. Ia menilai demokrasi telah dibungkam. Padahal, kata dia, Jokowi di Gunungkidul menang secara mutlak pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. "Kemenangan Jokowi pada 2014 dan 2019 juga karena keringat dan darah kami di akar rumput, tapi saat ini dia (Jokowi) sudah seperti kacang lupa kulitnya," ujar dia. Insiden di Gunungkidul itu pun sudah dilaporkan ke DPP PDI Perjuangan. "Instruksi DPP agar kami terus melawan segala macam kekerasan, intimidasi kepada masyarakat dan melakukan pembelaan, pendampingan kepada mereka yang dipaksa, ditakut takuti aparat untuk kepentingan politik sesaat," kata dia. Endah juga mengatakan telah dihubungi Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Jenderal (Purn) Andika Perkasa. Pihaknya diminta mengumpulkan saksi hingga bukti berupa video. Adapun Kapolres Gunungkidul AKBP Edy Bagus Sumantri saat dikonfirmasi mengatakan jika pengamanan ring 1 presiden RI merupakan kewenangan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspamres. "Pengamanan presiden termasuk ring satu sesuai SOP (standar operasional prosedur), jadi dari Paspampres," kata Edy. Hingga berita ini diunggah, Tempo masih berupaya meminta penjelasan dari pihak Istana dan Paspampres. PRIBADI WICAKSONO

Cristiano Ronaldo Datang ke Garena Menagih Utang

Pada Kamis (17/12/2020), seorang pengguna Facebook dengan akun Agus Salim mengunggah tangkapan layar dengan klaim Cristiano Ronaldo mendatangi kantor Garena untuk menagih utang. Unggahan tersebut mendapat banyak respons dari netizen. Klaim yang menyebut Cristiano Ronaldo menagih utang ke Garena mendapat 83 respons, 45 komentar, dan 2 kali dibagikan warga Facebook lainnya. Begini narasi untuk tangkapa layar yang dibuat Agus Salim: Sok sok an colep sama RONALDO padahal gk bisa bayar hhhh, udah burik ngaku2 game no satu dasar game miskin. Kemudian, dalam unggahan tangkapan layar menampilkan situs CNN Indonesia dengan judul: CR7 dan asistennya akan berkunjung ke pusat Garena untuk menagih separuh biaya collab yang belum di bayar

Video Berisi Klaim Ikan Berloncatan Tanda Tsunami dan Gempa

Pertanda apa nih bbrp pantai selatan indo, ikan pada berloncatan kedarat? Apakah akan gempa atau tsunami?

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah resmi ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Penetapan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 24 April 2024. Apa kata media asing soal penetapan Prabowo-Gibran tersebut? The Guardian Menerka 4 Lulusan SMA Taruna Nusantara Jadi Menteri di Kabinet Prabowo Kantor berita The Guardian memberitakan keberhasilan Prabowo menjadi presiden terpilih Indonesia. Namun, sentimen pelanggar HAM masih dilekatkan kepada Prabowo. "Prabowo, yang berusia 72 tahun dan mantan jenderal yang dilanda tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, memenangkan kemenangan telak dalam pemilihan Februari, tetapi kedua lawannya mengklaim bahwa pemungutan suara telah diganggu oleh campur tangan negara dan perubahan aturan yang tidak adil," tulis The Guardian. The Guardian menulis bahwa Prabowo memenangkan 58,6 persen suara dalam pemilihan Februari, namun ia adalah sosok kontroversial. Mantan menantu Suharto dan komandan khusus itu dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk penghilangan paksa aktivis mahasiswa dan penyiksaan selama era Suharto. Prabowo diberhentikan dari militer atas tuduhan tersebut dan dilarang memasuki AS selama dua dekade. Letjen TNI Purn. AM Putranto Ketua Pemenangan Ahmad Luthfi Rival Eks Panglima TNI Andika Perkasa di Pilgub Jateng 2024 AP News Associated Press News memberitakan bahwa KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dalam sebuah upacara pada hari Rabu, setelah pengadilan tertinggi negara menolak tantangan terhadap kemenangannya yang telak, yang diajukan oleh dua kandidat presiden yang kalah. "Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan, memenangkan pemilihan dengan 58,6 persen suara, atau lebih dari 96 juta suara, lebih dari dua kali lipat dari jumlah yang diterima oleh masing-masing dari dua kandidat lainnya. Namun, saingannya menuduh bahwa kemenangannya bergantung pada penipuan dalam skala besar dan campur tangan negara," tulis AP News. "Di masa lalu, ia bekerja erat dengan Islamis garis keras untuk merusak lawan-lawannya dan sebelumnya mencoba tiga kali untuk menjadi presiden, dua kali gagal dalam menantang kekalahannya sendiri melawan Joko Widodo," lanjut AP News. ASEAN Briefing Sementara itu, ASEAN Briefing mengatakan bahwa keberlanjutan adalah program kunci bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, yang berjanji untuk menjaga banyak kebijakan Jokowi, termasuk pengembangan sektor komoditas hulu, modernisasi infrastruktur, dan menjaga agenda pemerintahan makroekonomi yang disiplin. Larangan pemerintah terhadap ekspor nikel dan bauksit mentah, dengan rencana untuk memperluas ke logam lain, telah meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasokan sumber daya global, terutama untuk baterai kendaraan listrik, yang mengarah pada peningkatan ekspor. Selain itu, Prabowo berjanji untuk melanjutkan proyek ambisius senilai US$35 miliar untuk memindahkan ibu kota ke pulau Kalimantan, sekitar 2.000km dari Jakarta. "Pemerintahan Prabowo-Gibran bertujuan untuk target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebesar delapan persen dan bermaksud untuk meningkatkan kemandirian energi Indonesia dengan mempromosikan biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Para analis memperkirakan tingkat pertumbuhan Indonesia sebesar 4,5-5 persen pada tahun 2024, yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas dan permintaan global yang rendah," tulis ASEAN Briefing. The Star Dengan ditetapkannya Prabowo menjadi presiden terpilih, The Star menyoroti pencalonan Gibran Rakabuming Raka. "Anies dan Ganjar berpendapat bahwa Gibran, yang berusia 37 tahun, seharusnya telah didiskualifikasi karena batas usia minimum bagi kandidat adalah 40 tahun, dan mereka meminta pengadilan untuk melarangnya mengikuti pemungutan suara ulang. Sebelum pemilihan, Gibran diberikan pengecualian kontroversial dari persyaratan itu oleh Mahkamah Konstitusi, yang saat itu dipimpin oleh Anwar Usman, ipar Jokowi. Anwar kemudian terpaksa mengundurkan diri sebagai ketua pengadilan," tulis The Star.

ANANG NEKAT CERAIKAN AHSYANTY DEMI MEMBELA KD”

SEMAKIN MEMANAS!! Anang Nekat Ceraikan Asyanti Demi Membela KD

Airlangga Bela Jokowi Usai Disindir Ahok: Yang Enggak Bisa Kerja Siapa?

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto membantah pernyataan politikus PDI-P Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja. Sebagai Menko Perekonomian di kabinet, Airlangga bertanya balik siapa sesungguhnya yang tidak bisa bekerja. "Saya bantah. Yang enggak bisa kerja siapa?" ujar Airlangga saat ditemui di Lapangan Panahan, Pakansari, Bogor, Rabu (7/2/2024) malam. Airlangga menjelaskan, dirinya telah mendampingi Presiden Jokowi selama 2 periode sejak 2014. Dia menekankan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi menjadi salah satu negara terbaik di dunia. "Saya mendampingi Pak Jokowi dua periode. Dan Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam hal ekonomi, penanganan Covid, kesejahteraan sosial, dan semua karena kerjanya Pak Jokowi," imbuhnya. Dalam video yang beredar di media sosial, Ahok terlihat berada dalam suatu forum berbincang dengan masyarakat. Ahok saat itu bertanya tentang kinerja Gibran selama dua tahun menjadi Wali Kota Solo yang membuatnya khawatir dengan penunjukkan Gibran sebagai cawapres. "Kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Kalau cuma dua tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan," kata Ahok. "Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi Wali Kota?" imbuh dia. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu juga bertanya tentang apakah selama ini Jokowi bisa kerja atau tidak sebab dia merasa tahu betul kinerja mantan koleganya tersebut. "Terus Ibu pikir Pak Jokowi juga bisa kerja? Saya lebih tahu dan sebenarnya saya nggak enak bilang depan umum," kata Ahok.

Disebut Bakal Lawan "Calon Boneka", Ridwan Kamil: Dharma Pongrekun Bukan "Kaleng-kaleng"

Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menanggapi isu terkait dirinya akan melawan "calon boneka" pada Pilkada Jakarta 2024. "Demokrasi itu tafsir jadi bagi saya siapa yang sudah memenuhi persyaratan dan diputuskan oleh KPU, itu aja yang kita yakini, bahwa ini gimana-gimana itu mah tafsir dari masing-masing yang ingin menilai sesuai imajinasinya," kata Ridwan Kamil di DPP Perindo, Minggu (18/8/2024). Menurut Ridwan Kamil, bakal calon gubernur dari jalur independen Dharma Pongrekun merupakan lawan tangguh karena purnawirawan bintang tiga. "Pak Dharma (Pongrekun) itu (jenderal polisi) bintang tiga lho, jenderal polisi itu bukan kaleng-kaleng, lawannya luar biasa," kata Ridwan Kamil. Namun, di satu sisi, Ridwan Kamil meminta penyelenggara pilkada agar menyelesaikan permasalahan pencatutan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat pendaftaran calon independen Dharma Pongrekun. "Itu pertanyaan ditanyakan ke pengelola aturan. Saya kan penganten, sebagai penganten saya hanya bisa menjawab kami mendaftar sesuai aturan. Kalau ada aturan yang tidak sesuai, tugas KPU Bawaslu menyesuaikan dengan aturan," kata Ridwan Kamil. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menciptakan "calon boneka" dalam Pilkada Jakarta. Hasto menjelaskan, calon boneka dimaksud adalah kandidat yang diajukan hanya sebagai modus untuk menghindari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melawan kotak kosong. "Tidak boleh ada suatu penggunaan kekuasaan untuk menciptakan calon boneka," kata Hasto saat ditemui awak media di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/8/2024). Hasto menambahkan, salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan tersebut adalah penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) warga DKI Jakarta tanpa izin dari pemiliknya. Menurut Hasto, pencatutan KTP tanpa izin merupakan masalah serius yang harus segera diusut oleh aparat penegak hukum.

Jika Jadi Presiden, Ganjar Janji Akan Ciptakan Lapangan Pekerjaan dan Stabilkan Harga Bapok

Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, berjanji akan memprioritaskan penciptaaan lapangan pekerjaan serta menstabilkan harga bahan-bahan pokok (bapok) jika dirinya menjabat sebagai presiden. "Stabilitas harga bapok itu penting. Pemerintah harus bisa melakukan intervensi dalam menurunkan harga bapok agar harga pasar tetap stabil. Fluktuasi harga yang cukup tinggi bisa diatasi lewat kestabilan ekonomi. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan," tutur Ganjar melalui keterangan persnya, Senin (5/2/2024). Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam acara "Hajatan Rakyat Sulawesi Utara (Sulut) Manado di Lapangan Koni Sario, Kamis (1/2/2024). Pada kesempatan itu, Ganjar juga menekankan bahwa dirinya akan mengembalikan fungsi utama Badan Urusan Logistik (Bulog). Tak hanya itu, Ganjar juga berkomitmen menyediakan 17 juta lapangan pekerjaan baru selama 2024-2029. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi bencana demografi yang diperkirakan mencetak 150-160 angkatan kerja pada 2030. "Ini merupakan sesuatu yang tidak gampang, tapi harus disiapkan dan dipikirkan dari pendidikannya, investasinya, dan kemudahan mereka, termasuk dalam berusaha dilakukan untuk mendatangkan investasi," paparnya.

Jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi Pensiun Jadi Konsultan Politik

Pendiri lembaga survei Cyrus Network Hasan Nasbi mengaku telah pensiun dari kariernya sebagai konsultan politik. Pernyataan ini disampaikannya kepada wartawan setelah dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh Jokowi empat hari lalu. "Saya sudah pensiun dari konsultan politik Februari 2024," kata Hasan sambil tertawa usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). "Sudah pensiun, selesai. Saya sudah mundur dari jabatan eksekutif maupun komisaris di perusahaan konsultan politik sejak Februari 2024," tegasnya. Selain sebagai konsultan politik, Hasan juga dikenal dekat dengan lingkaran Jokowi. Pada Pilpres 2024, ia terjun langsung sebagai salah satu juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Setelah Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Hasan beberapa kali tampak semakin akrab dengan mantan Wali Kota Solo tersebut. Dalam kunjungan kerja Jokowi ke Sumatera Selatan pada akhir Mei lalu, misalnya, Hasan turut mendampingi Kepala Negara meninjau RSUD Rupit di Musi Rawas Utara. Adapun Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan lembaga yang baru dibentuk oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 yang ditandatangani dan diundangkan pada hari yang sama. Hasan menjelaskan bahwa secara umum, lembaga ini bertugas memberikan dukungan kepada presiden terkait komunikasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Ia juga menyebut bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan akan mengoordinasikan para juru bicara presiden.

Foto Herry Wirawan Mengenakan Jaket Banser

Beredar sebuah postingan twitter pada akun @MaemunahAzza1 yang menampilkan foto Herry Wirawan menggunakan jaket banser. NARASI: Ternyata dia anggota Banser juga...

Rubi Handojo: Shifting Mindset Jadi Kunci Kesuksesan Pengembangan Human Resources Jasa Raharja

28 Agustus 2024. Salah satu inisiatif yang terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya adalah keberhasilan Jasa Raharja dalam mengoordinasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. "Dengan pemutihan, kesadaran membayar pajak akan tinggi, ini akan membentuk budaya yang baik bagi masyarakat Indonesia" jelasnya dalam siaran pers. Dalam upaya mendukung berbagai misi perusahaan, salah satu yang dilakukan Jasa Raharja adalah mengarahkan fokus pada pengembangan SDM. Sebab, Jasa Raharja menjadikan perubahan mindset dan peningkatan kompetensi sebagai prioritas utama. "Selanjutnya kami akan shifting fokus mengembangkan talenta Jasa Raharja menjadi ahli dalam stakeholder manajemen," terang Rubi. Optimalisasi teknologi informasi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi itu. Dengan terus memperkuat infrastruktur TI, Jasa Raharja bertekad untuk meningkatkan pelayanan yang efisien, mulai dari penyerahan santunan hingga digitalisasi layanan Samsat dan pembayaran guarantee letter ke rumah sakit. "Dengan shifting mindset dan kompetensi, serta dukungan TI yang optimal, kami percaya pendapatan dan layanan akan berubah secara fundamental. Pada akhirnya, kami meningkatkan kemampuan dan daya saing Jasa Raharja," tuturnya.

Respons Gibran Soal Pernyataan Jokowi Tak Harapkan Kaesang Maju Pilgub Jakarta: Ndak Boleh

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menyatakan ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa ia tak ingin putra bungsunya Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi peryataan itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan kakak kandung Kaesang pun setuju dengan pendapat sang ayah itu. "Oh ya, ndak boleh ya, terima kasih, sudah dijawab," ujar Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa, 4 Juni 2024. Analisis Pengamat soal Strategi Branding Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Disinggung terkait pernyataan Kaesang yang lebih pilih maju Pilkada Solo dibandingkan Pilgub DKI Jakarta, Gibran pun meminta awak media bertanya ke Kaesang. "Tanya Kaesang (pilih Solo dibandingkan Jakarta). Silahkan tanya Kaesang dan PSI ya," katanya. Dia menambahkan sejauh ini tidak ada pembicaraan itu dengan Kaesang. Namun, untuk detailnya, dia kembali mengatakan agar pertanyaan itu dilayangkan langsung kepada Kaesang. Sempat Molor, Menhub Klaim Pembangunan Bandara IKN Cukup Signifikan "Untuk detailnya tanya Kaesang saja, untuk Pilgub dan lainnya. Silahkan bertanya ke Kaesang," ucap dia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya menceritakan tanggapan Jokowi soal kemungkinan Kaesang Pangarep ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Usai rapat bersama Jokowi, Zulhas sempat bertanya bagaimana jika putra bungsu presiden itu maju dalam Pilgub Jakarta. "Tadi saya tanya sama Bapak (Jokowi), habis rapat. 'Pak bagaimana kalau Kaesang maju (Wagub Jakarta)?" kata dia di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Jokowi, kata Zulhas, tak berharap jika Kaesang maju menjadi pemimpin Jakarta. "Waduh, jangan Pak Zul,' kira-kira begitu," ujar Zulhas menirukan jawaban Jokowi. Zulhas mengatakan, setahun yang lalu ia memang pernah merekomendasikan putrinya, Zita Anjani sebagai kader PAN untuk duet bersama Kaesang. Menurut dia, keduanya cocok karena usia mereka yang masih muda. Rekomendasi itu juga sudah ia sampaikan ke Jokowi. "Gimana Pak, kalau Jakarta anak-anak muda saja?" tanya Zulhas ke Jokowi. Namun, saat itu Jokowi masih menjawab tidak bisa. Menurut Zulhas, hal itu karena ada persyaratan batas usia untuk calon kepala daerah. "Dulu, tahun lalu enggak bisa. Sekarang kan rupanya ada yang lain yang menggugat, sudah bisa, jadi saya tanya (lagi ke Jokowi)," kata Zulhas. Pilihan Editor: Budi Djiwandono Disebut Tak Maju Pilkada Jakarta, Gerindra Beri Rekomendasi ke Ridwan Kamil

Belasan Rumah di Sumbawa Hancur Total Akibat Banjir Dahsyat

Menjerit... SUMBAWA KEMBALI HANYUT,BANJIR MALING TERJANG BELASAN RUMAH HINGGA TAK TERSISA | SUMBAWA BANJIR MALING

Video Pemuda membakar mobil yg dimilikinya krn mobil trsbt Made In Perancis”

Akun Twitter @SuwitoRobby (twitter.com/SuwitoRobby) mengunggah sebuah video dengan narasi sebagai berikut : Pemuda membakar mobil yg dimilikinya krn mobil trsbt Made In Perancis

USTAZ ARIFIN ILHAM MENINGGAL DUNIA

Beredar pesan berantai WhatsApp, dengan narasi bahwa Ustaz Arifin Ilham telah meninggal dunia. Pesan tersebut beredar sejak Senin 7 Januari 2019 kemarin. Innalillahi wa innailaihi rojiun, telah wafat ustad Arifin Ilham baru saja.. kabar dari sadara sepupunya KH. Komarudin.

Artikel The Wall Street Journal: Bom yang dijatuhkan di Rumah Sakit Gaza adalah buatan AS MK-84”

(Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia): The Wall Street Journal: Bom yang dijatuhkan di rumah sakit adalah MK-84 Amerika. Dibayar oleh pemerintahan Biden. Bom ini berpemandu presisi, terbesar di keluarga MK dan memiliki berat sekitar 950 kg. #WarCrimes #GazaHospital #PalestineGenocide

Akun Instagram BPJAMSOSTEK @info.bpjstku dan situs kemenaker-info[dot]crayon[dot]world”

Beredar sebuah akun Instagram mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) atau yang disingkat secara resmi sebagai BPJAMSOSTEK dengan nama pengguna @info.bpjstku yang telah diikuti oleh 380 pengguna Instagram. Akun ini juga menyebarkan tautan kemenaker-info[dot]crayon[dot]world yang diklaim sebagai situs layanan helpdesk kemnaker pusat bantuan masalah prakerja, bpjamsostek dan lainnya juga layanan terkait klaim dan bantuan subsidi upah dan juga masalah insentif kartu prakerja.

Apa Itu Petisi 100 dan Petisi Bulaksumur? Berikut Pernyataan Lengkap Dua Petisi untuk Jokowi Itu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan petisi dari sejumlah kalangan menjelang Pemilu Presiden atau Pilpres 2024. Desakan itu antara lain Petisi Bulaksumur dari golongan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Petisi 100 dari koalisi masyarakat sipil. Lantas apa itu Petisi Bulaksumur dan Petisi 100 serta isinya? Hari Olahraga Nasional 2024: Presiden Jokowi Ajak Insan Olahraga Raih Prestasi dengan Mengedepankan Sportivitas, Integritas, dan Kerja Keras Petisi Bulaksumur Petisi Bulaksumur merupakan petisi yang dilayangkan secara terbuka oleh sivitas akademika UGM kepada Presiden Jokowi pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu. Mereka terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni berkumpul di Balairung UGM untuk menyampaikan peringatan kepada Kepala Negara. Teguran diberikan kepada Jokowi lantaran dinilai menyimpang. "Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Psikologi UGM Koentjoro membacakan isi Petisi Bulaksumur. Presiden Jokowi Resmikan Empat Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Sejumlah sivitas akademika yang hadir dalam pembacaan petisi antara lain Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, mantan Rektor UGM Sofian Effendi, Antropolog UGM Bambang Hudayana, dan PM Laksono. Selain itu hadir pula mantan Rektor UNY Rochmat Wahab dan Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor. Sejumlah civitas akademika dan guru besar dari berbagai fakultas UGM membacakan Petisi Bulaksumur menyesalkan berbagai penyimpangan pemerintahan Jokowi, di Balairung UGM, Yogyakarta, Rab, 31 Januari 2024. EIBEN HEIZER/TEMPO Isi Petisi Bulaksumur Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara. Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat. Petisi 100 Petisi 100 merupakan sebutan singkat dari Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat, sebuah gerakan yang mewakili 100 tokoh masyarakat mendesak DPR dan MPR segera lakukan pemakzulan Jokowi. Tuntutan itu buntut dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi (MK) dan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah tokoh yang terlibat dalam Petisi 100 di antaranya mantan KASAD Jenderal TNI Purn. Tyasno Sudarto, mantan Ketua MPR Amien Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar, pengajar UNS M. Taufiq, Ketua FUI DIY Syukri Fadholi, Ketua BEM KM UGM Gielbran M. Noor, serta perwakilan Petisi 100 Marwan Batubara Isi Petisi 100 Petisi ini dilayangkan pada Juli 2023 lalu. Ada sepuluh alasan mengapa pemakzulan Jokowi harus segera dilakukan. Alasan itu mereka sampaikan di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Juli. Pemakzulan semakin relevan setelah adanya serangkaian pelanggaran konstitusional baru yang dilakukan Jokowi. Pelanggaran konstitusional itu, antara lain keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 ihwal batas usia capres-cawapres. Majelis Kehormatan MK (MKMK) memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Nepotisme Jokowi, menurut Petisi 100, jelas melanggar Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. "Dengan pelanggaran ini, Petisi 100 akan segera melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Jokowi, Anwar Usman dan Gibran," bunyi Petisi 100. Petisi 100 juga menyinggung pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menjelaskan adanya intervensi Jokowi terhadap KPK. "Kemudian merevisi UU KPK untuk memperlemah KPK dengan diadakannya SP3 dan menjadikan lembaga rasuah berada di bawah Presiden," ujar Petisi 100. Adapun dasar hukum pemakzulan, Petisi 100 mengatakan adalah TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang pemakzulan Presiden. "Petisi 100 bersikap bahwa Presiden Jokowi sudah sangat mendesak untuk mundur atau dimakzulkan." Petisi 100 bersepakat akar masalah semua persoalan bangsa adalah Jokowi. "Untuk itu menuntut pemakzulan Presiden Jokowi sesegera mungkin dan diadili," kata Petisi 100, dalam pernyataannya. Mereka mengaku berkewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara. HENDRIK KHOIRUL MUHID | PITO AGUSTIN RUDIANA | EIBEN HEIZAR | KAKAK INDRA PURNAMA

Foto Taylor Swift Menggunakan Baju Anti-Trump

Tee link https://viralstyle(dot)com/c/n84E93 Well said Taylor . Nope -no more trump :blue_heart: love this tee Terjemahan: Tautan kaos https://viralstyle(dot)com/c/n84E93 Kata yang bagus Taylor. Tidak -tidak lagi trump :blue_heart: suka kaos ini

KPU Hapus Grafik Data Sirekap, ICW: Buka Potensi Kecurangan

Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya segera memperbaiki Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Keputusan menghilangkan grafik data perolehan suara dalam Sirekap berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara. "Praktik jual beli suara adalah salah satu kecurangan yang berpotensi marak terjadi," kata Egi dalam keterangan resmi, Rabu 13 Maret 2024. Muncul Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada 2024, Pengamat Ungkap Penyebabnya Adapun KPU berlasan menutup akses informasi grafik data perolehan suara Pemilihan Umum 2024 di Sirekap, karena adanya kekeliruan pembacaan alat bantu penghitungan suara itu. Akibatnya, data perolehan suara tidak sesuai dengan hasil di tempat pemungutan suara dan menimbulkan prasangka dari publik. Padahal, menurut Egi, keterbukaan informasi dengan menampilkan perbedaan tersebut bisa membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam mengawasi hasil pemilu. "Hal itu juga menjadi cerminan jelas dari ketidaksiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024," kata Egi. Pada 27 Februari 2024, kata dia, KPU telah memberikan respons atas permintaan informasi yang dilayangkan ICW lima hari sebelumnya, mengenai permasalahan tersebut. Namun jawaban KPU mengecewakan. Komisi II DPR Bahas Tiga Opsi Soal Kotak Kosong dalam Rapat dengan KPU, Apa Saja? Jawaban KPU tidak memuaskan ICW sebagai pemohon informasi lantaran hanya memberikan ringkasan, dan tidak memberikan dokumen dalam bentuk rincian. ICW bahkan menerima jawaban mengenai anggaran Sirekap hanya dalam satu kalimat, yakni: "Anggaran Pembangunan Sirekap Tahap 1 sebesar Rp. 3.906.589.500,- (sudah termasuk pajak)". Tidak ada informasi rincian anggaran yang diberikan oleh KPU kepada ICW. "ICW oleh karena itu telah mengajukan surat keberatan pada 13 Maret 2024," ujarnya. Selain itu, jawaban permintaan informasi dikirimkan oleh KPU kepada ICW melalui alamat email [email protected]. Alamat email tanpa domain resmi dari KPU tersebut membawa kami pada keraguan atas keseriusan KPU dalam membangun teknologi informasi.

AKUN WHATSAPP WALIKOTA JAKARTA TIMUR MENAWARKAN PEMBELIAN LOGAM MULIA

Beredar sebuah akun WhatsApp yang mencatut nama Walikota Jakarta Timur, Muhammad Anwar. Akun WhatsApp dengan nomor 0881-0110-96846 tersebut diketahui menggunakan nama serta foto Anwar, dan telah menghubungi sejumlah pihak dengan modus ingin menawarkan promo pembelian logam mulia.

Anies Mengaku Kaget soal Ada Batas Waktu dari PKS untuk Cari Dukungan Koalisi

Bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengaku terkejut dengan pernyataan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Kholid, yang menyebut ada batas waktu yang diberikan DPP PKS untuk mencari partai koalisi agar duet Anies-Sohibul Iman bisa berkontestasi dalam Pilkada Jakarta. Hal tersebut disampaikan Anies dalam rekaman suara yang ditujukan kepada Ketua DPW PKS, Khoirudin, dan bocor di media sosial pada 11 Agustus 2024. Rekaman suara ini telah dibenarkan oleh juru bicara Anies, Sahrin Hamid, kepada Kompas.com, Senin (12/8/2024). "Saya kaget aja mendengar jubir PKS di media mengatakan, tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 agustus sebagai deadline cari partai lain," kata Anies. "Kenapa kaget, karena memang tidak pernah dibahas, dan setau saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain," sambung Anies. Anies kemudian menceritakan kronologi versinya, yang menyebutkan bahwa PKS tidak pernah membicarakan tenggat waktu terkait koalisi partai. "Nah, tentang tanggal 4 Agustus, begini ceritanya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli, PIC dari PKS menghubungi saya, PIC tunggal soal pilkada, menanyakan apakah bisa jumpa dengan beliau dan presiden PKS," kata Anies. Eks Gubernur DKI 2017-2022 ini kemudian bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Pusat pada 28 Juli. "Nah dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai rileks lalu beliau menyampaikan PKS memerlukan kejelasan, apakah Anies setuju dengan nama MSI sebagai wakil? lalu beliau sampaikan juga, bahwa diberi waktu seminggu," tutur Anies. Tenggat waktu yang diberikan itu berarti pada 4 Agustus 2024. Alasan tenggat waktu tersebut adalah karena PKS hendak menggelar rapat untuk memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN) benar-benar aman maju dalam Pilkada Jakarta. Setelah mendapat tenggat waktu tersebut, Anies tidak langsung menyetujui. Ia meminta kesediaan untuk berbicara langsung dengan Sohibul Iman. Setelah pembicaraan panjang, Anies memutuskan untuk bersedia berpasangan dengan Sohibul Iman pada 31 Juli. "Jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden dan jawabannya gini kira-kira. Dengan adanya keputusan ini, maka mesin partai sudah bisa mulai bergerak," ucap Anies. Sebelumnya, Jubir PKS M Kholid menyebut Anies telah melebihi batas waktu 40 hari yang ditetapkan PKS untuk melengkapi kursi koalisi agar pasangan AMAN bisa maju dalam Pilkda Jakarta. Dia juga menyinggung perjuangan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, yang turun langsung untuk mencarikan mitra koalisi demi melengkapi kursi tersebut. Adapun PKS memegang 18 kursi sebagai partai pemenang Pileg Jakarta. Itu artinya, Anies diperintahkan mencari sisa empat kursi jika ingin maju di Jakarta. "Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan Anies-Sohibul Iman adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama-sama mengusahakan agar tiket ini berlayar," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (7/8/2024) malam. "Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," ujar dia. Kholid menyampaikan bahwa sejak mendeklarasikan pasangan Anies-Sohibul, PKS telah berkomunikasi dengan PKB dan Nasdem untuk ikut mendukung duet tersebut di Jakarta. Namun, hingga 4 Agustus 2024, tidak ada kepastian mengenai mitra koalisi bagi Anies-Sohibul.

jelas jelas manusia ini pro PKI”

Manusia ini yg kmrn pasang tagar tetap pancasila...prettt! Jelas Prabowolah yg lbh pancasilais krn tdk pernah miring ke kiri (komunis) dan tdk jg miring ke kanan (isis, wahabi dll). Hanya cebong dungu yg msh mau ikutin kegiatannya...krn jelas jelas manusia ini pro PKI